TAJUK RENCANA oleh Redaksi ilustrasi Defisit APBD Provinsi Riau yang menembus Rp 3,5 triliun terdiri dari defisit anggaran Rp 1,3 triliun dan tunda bayar sebesar Rp 2,2 triliun ini bukan sekadar kegagalan teknokratis dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia merupakan indikasi serius kelalaian negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional terhadap hak dasar warga, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Ketika anggaran tersendat dan layanan publik terganggu, yang dipertaruhkan bukan hanya angka-angka fiskal, melainkan amanat konstitusi. Jika masih ingat dengan pernyataan mantan Gubernur Riau, Syamsuar, dalam debat publik menjadi alarm keras. Ia menegaskan bahwa defisit sebesar ini belum pernah terjadi pada masa gubernur – gubernur sebelumnya dan justru muncul pada masa transisi pemerintahan. Fakta ini bukan sekadar perbandingan politik, melainkan indikator serius kegagalan tata kelola keuangan daerah yang berdampak langsung pada kepentingan publik. Anggaran Bukan Sekadar Kebija...
Jaksa Agung Mengukuhkan Kepengurusan Baru PERSAJA Periode 2025-2027,Tekankan Kontribusi Positif Bagi Institusi Kejaksaan
JAKARTA, SABTANEWS.COM - Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin secara resmi mengukuhkan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA) untuk periode 2025-2027 dalam acara yang digelar pada Jumat 21 Februari 2025 di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta.
Dalam sambutannya, Jaksa Agung menegaskan pentingnya PERSAJA sebagai organisasi profesi yang mendukung profesionalisme, integritas, dan martabat Jaksa dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.
Jaksa Agung menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pengurus PERSAJA periode sebelumnya (2022-2024) atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam memperkuat Kejaksaan sebagai institusi yang dipercaya oleh masyarakat. Jaksa Agung berharap kepengurusan baru dapat meneruskan capaian positif dan semakin memperkokoh peran PERSAJA dalam mendukung kinerja kejaksaan.
"Setiap kepengurusan PERSAJA memiliki satu tujuan utama, yaitu mewujudkan organisasi profesi Jaksa yang mampu mendukung tugas-tugas Kejaksaan secara profesional, bermartabat, dan berintegritas. Kehadiran PERSAJA sangat penting untuk menjaga marwah institusi dan memperkuat citra profesi jaksa di mata publik," ujar Jaksa Agung.
Dalam kesempatan ini, Jaksa Agung juga menekankan sejumlah isu penting yang harus menjadi perhatian PERSAJA, antara lain implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) serta pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).
“PERSAJA diharapkan dapat berperan aktif dalam memastikan kesatuan interpretasi terhadap implementasi hukum pidana nasional guna meminimalisir disparitas penerapan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian,” imbuh Jaksa Agung.
Selain itu, Jaksa Agung juga menyoroti peran Jaksa dalam menduduki jabatan di luar institusi Kejaksaan, termasuk di organisasi internasional seperti International Association of Prosecutors (IAP).
PERSAJA diharapkan dapat memberikan dukungan bagi Para Jaksa yang ingin berkontribusi dalam forum internasional guna memperkuat nama baik Kejaksaan di tingkat global.
Dalam kepengurusan periode 2025-2027, telah dibentuk 11 bidang kerja yang diharapkan dapat bekerja secara sinergis untuk mendukung visi dan misi organisasi.
Jaksa Agung menegaskan agar semua program kerja yang dirancang harus mencerminkan profesionalisme serta memberikan manfaat nyata bagi anggota dan institusi.
Mengakhiri sambutannya, Jaksa Agung menekankan pentingnya menjaga soliditas dan jiwa korsa di antara para jaksa.
"Saya menaruh harapan besar kepada segenap anggota untuk terus meneguhkan komitmen dalam mengamalkan Tri Krama Adhyaksa serta menjaga kehormatan dan integritas institusi Kejaksaan dalam setiap pelaksanaan tugas. Semoga PERSAJA semakin maju dan menjadi wadah yang solid bagi para jaksa di seluruh Indonesia."
Acara pengukuhan ini menandai awal dari kepemimpinan baru PERSAJA, yang diharapkan dapat membawa perubahan positif dan semakin memperkuat peran jaksa dalam sistem peradilan di Indonesia. (K.3.3.1)
Jakarta, 21 Februari 2025
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM
Dr. HARLI SIREGAR, S.H., M.Hum.
Komentar
Posting Komentar