PEKANBARU, SABTANEWS.COM — Kabar duka datang dari kalangan pengusaha Riau. Dedi Handoko, pengusaha senior yang dikenal di dunia hiburan dan perhotelan, meninggal dunia di RS Awal Bros Sudirman, Pekanbaru, Rabu (22/10/2025). Menurut keterangan kerabatnya, Henri, dan salah satu teman dekat almarhum, Dedi, pengusaha berusia 64 tahun itu dilarikan ke rumah sakit sekitar pukul 00.00 WIB karena mengalami keluhan di dada. Namun, upaya medis tak membuahkan hasil. “Beliau sempat mendapat penanganan, tapi akhirnya mengembuskan napas terakhir sekitar pukul 03.00 WIB,” ujar Dedi saat dikonfirmasi, Rabu pagi. Jenazah almarhum kini disemayamkan di rumah duka Jalan Yos Sudarso, Rumbai, Pekanbaru. Belum ada keterangan terkait waktu pemakaman. Dedi Handoko dikenal luas sebagai pengusaha hiburan yang kemudian merambah ke sektor hotel, kontraktor, dan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, almarhum juga aktif di dunia olahraga menembak dan berburu. Pria yang tinggal di Jalan Tanjung Datuk, Pekanbaru ini ba...
Ket foto , Zulwisman Dosen HTN/HAN FH UNRI
PEKANBARU, SABTANEWS.COM -- Sebagaimana telah tercantum, khususnya dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP, Undang - Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Perja No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Maka sudah cukup rinci asas ini diatur terutama di Perja dan tentu ini menjadi dasar bagi Kejaksaan dalam Penegakan Hukum yang berkeadilan dalam Dimensi Hukum Administrasi Negara (HAN).
Namun tentu Asas Dominus Litis ini harus lebih diterapkan pada tindak pidana khusus yang saat ini sudah berjalan dengan baik, tetapi bukan pada tindak pidana umum karena nantinya akan mempengaruhi pada proses penyidikan yang akan dilakukan oleh Polri secara porposional dan profesional.
Disisi lain, Asas Dominus litis juga sudah berjalan pada pra penuntutan oleh Jaksa, apakah perkara bisa dilanjutkan pada proses penuntutan, dihentikan penuntutan karena apakah karena tidak cukup alat bukti, pelaku/tersangka meninggal dunia, atau bukan tindak pidana sebagai dasar pertimbangan penghentian penuntutan.
Tentu kita mengharapkan dalam penegakan hukum di Indonesia perlu komunikasi dan koordinasi yang baik antara Kejaksaan dengan Kepolisian atau Criminal Justice Sistem (CJS), tanpa memasuki dan mencampuri kewenangan serta tidak intervensi penyidik dalam melakukan penyidikan.
Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tentu tetap harus dalam kemandirian/ independensi yang tentunya telah diawasi oleh internal Polri (Wasidik) dalam melihat satu perkara sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan dalam pengawasan penyidikan.
Komentar
Posting Komentar