TAJUK RENCANA oleh Redaksi ilustrasi Defisit APBD Provinsi Riau yang menembus Rp 3,5 triliun terdiri dari defisit anggaran Rp 1,3 triliun dan tunda bayar sebesar Rp 2,2 triliun ini bukan sekadar kegagalan teknokratis dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia merupakan indikasi serius kelalaian negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional terhadap hak dasar warga, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Ketika anggaran tersendat dan layanan publik terganggu, yang dipertaruhkan bukan hanya angka-angka fiskal, melainkan amanat konstitusi. Jika masih ingat dengan pernyataan mantan Gubernur Riau, Syamsuar, dalam debat publik menjadi alarm keras. Ia menegaskan bahwa defisit sebesar ini belum pernah terjadi pada masa gubernur – gubernur sebelumnya dan justru muncul pada masa transisi pemerintahan. Fakta ini bukan sekadar perbandingan politik, melainkan indikator serius kegagalan tata kelola keuangan daerah yang berdampak langsung pada kepentingan publik. Anggaran Bukan Sekadar Kebija...
DAIRI, SABTANEWS.COM -- Penjabat (Pj) Bupati Dairi, Surung Charles Bantjin menerima Kehadiran Tim perusahaan konsultan yang dimiliki oleh yayasan non profit Hanns R. Neumann Stiftung (HRNS) yang berkantor pusat di Hamburg, Jerman, ini diwakili oleh Denny Indra Simangunsong selaku Project Coordinator and Technical Advisor.
Mengawali pertemuan, Denny menyampaikan laporan kegiatan HRNS selama Tahun 2024. Ia menjelaskan rasa terimakasih telah memberi kesempatan bagi HRNS untuk berbuat sesuatu bagi Kabupaten Dairi dalam rangka peningkatan pengetahuan petani khususnya Kopi.
Disebutkan, selama bekerja 2 tahun terakhir, perusahaan ini telah merancang dan mengatur proyek-proyek pengembangan agrikultur berkesinambungan di Kabupaten Dairi sebagai kontribusi untuk meningkatkan kondisi kehidupan dari para petani kopi melalui satu pendekatan bisnis menuju pembangunan berkesinambungan.
Secara tegas ia menjelaskan sebagai perusahaan konsultan, HRNS hadir bertujuan untuk menyediakan pelatihan kepada 3300 petani dengan praktek-praktek agrikultur yang baik (best practice), kualitas produk, pembuatan pupuk hayati cair, pemasaran, dan pengembangan kelembagaan kelompok tani.
“Kami hadir disini berterimakasih kepada Pemkab Dairi yang telah memberi kesempatan menindaklanjuti apa yang sudah kami lakukan selama ini agar pemahaman petani dengan budidaya kopi tidak terputus, namun yang paling penting adalah bahwa kami akan memberi dukungan pada pertanian Dairi tentunya dengan dukungan dari pemerintah," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Pj bupati menyampaikan komitmen yang sudah dibangun selama ini dalam rangka mengembangkan budidaya tanaman kopi agar semakin terkenal untuk terus dibangun dan dikembangkan, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan juga dengan Bappeda.
"Kalau kerjasama yang sudah terjalin selama ini sudah dirasakan betul oleh petani kami, khususnya petani kopi, itu sudah merupakan bukti bahwa kerjasama ini telah menguntungkan juga bagi pemerintah, itulah memang keinginan kita. Ini komitmen kita bersama untuk memajukan pertanian khusunya Kopi Sidikalang," kata Charles.
Sebelumnya diberitakan Pemkab Dairi bersama HRNS telah melakukan pertemuan membahas kesinambungan kerjasama dengan Penjabat (Pj) Sekda, Jonny Hutasoit, Kamis (5/12/2024) di Ruang Rapat Bupati.(Gandali)
Komentar
Posting Komentar