TAJUK RENCANA oleh Redaksi ilustrasi Defisit APBD Provinsi Riau yang menembus Rp 3,5 triliun terdiri dari defisit anggaran Rp 1,3 triliun dan tunda bayar sebesar Rp 2,2 triliun ini bukan sekadar kegagalan teknokratis dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia merupakan indikasi serius kelalaian negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional terhadap hak dasar warga, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Ketika anggaran tersendat dan layanan publik terganggu, yang dipertaruhkan bukan hanya angka-angka fiskal, melainkan amanat konstitusi. Jika masih ingat dengan pernyataan mantan Gubernur Riau, Syamsuar, dalam debat publik menjadi alarm keras. Ia menegaskan bahwa defisit sebesar ini belum pernah terjadi pada masa gubernur – gubernur sebelumnya dan justru muncul pada masa transisi pemerintahan. Fakta ini bukan sekadar perbandingan politik, melainkan indikator serius kegagalan tata kelola keuangan daerah yang berdampak langsung pada kepentingan publik. Anggaran Bukan Sekadar Kebija...
PEKANBARU, SABTANEWSMCOM – Hasil musyawarah yang digelar pada Selasa (30/01/2024) di Kantor Camat Kulim menghasilkan kesepakatan bahwa masyarakat Kulim sepakat untuk mendukung pembangunan kantor camat yang baru, yang akan berlokasi di depan Jalan Seroja.
Sebagai bentuk dukungan, masyarakat bersama para tokoh setempat mengadakan gotong royong dengan penancapan tiang sebagai tanda dimulainya pembangunan kantor camat baru. Antusiasme warga sangat terlihat dalam kegiatan tersebut.
Salah satu warga Kulim, Ian Banjar, menyambut positif rencana ini. "Alhamdulillah, kita masyarakat Kulim akhirnya akan memiliki kantor camat yang layak. Selama ini kita hanya menyewa ruko yang tidak mencerminkan sebuah kantor camat," ujar Ian dengan penuh syukur.
Ricky, warga Jalan Seroja, juga memberikan pendapat yang senada. "Kalau bisa, kantor camat harus berada di tengah masyarakat, jangan jauh dari jangkauan. Lokasi di depan Jalan Seroja sudah sangat sesuai dengan keinginan warga," katanya.
Masyarakat Kulim menginginkan kantor camat yang baru berada di lokasi yang mudah dijangkau dan tidak terlalu jauh, agar tidak menyusahkan warga yang memiliki keperluan di kantor camat.
Begitu juga dukungan mengalir dari Ketua KNPI Kecamatan Kulim Rahmat Handayani, dirinya juga meminta kepada pemerintah Kota Pekanbaru untuk membangun kantor Camat Kecamatan Kulim di rumah kemasan.
" Kami meminta kembalikan ke semula peruntukan tanah tersebut yang sudah di hibahkan oleh warga kulim untuk kantor camat" pinta Rahmat tegas.
Kini, masyarakat menantikan keputusan dari Pemerintah Kota Pekanbaru terkait kelanjutan pembangunan kantor camat. Semua berharap pembangunan ini akan sesuai dengan harapan warga Kulim, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan Pemko Pekanbaru.** (Tommy C)
Komentar
Posting Komentar