PEKANBARU, SABTANEWS.COM – Peraturan Wali Kota (Perwako) Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2025 tentang mekanisme pemilihan Ketua RT dan RW menuai kritik tajam. Sejumlah pasal dalam regulasi tersebut dinilai problematik dan berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Sorotan utama tertuju pada Pasal 3, yang mengatur tahapan pemilihan Ketua RT dan RW secara berlapis, mulai dari pra-pemilihan, uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), pemilihan, pengesahan, hingga pengukuhan. Skema ini dinilai terlalu birokratis untuk jabatan sosial kemasyarakatan di tingkat paling bawah. Selain itu, Pasal 4 dan Pasal 5 juga mendapat perhatian serius karena memberikan kewenangan besar kepada lurah dan camat dalam proses pengesahan serta pengukuhan Ketua dan Pengurus RT/RW. Ketentuan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan multitafsir serta membuka ruang intervensi administratif yang berlebihan dalam proses yang seharusnya bersifat partisipatif dan berbasis musyawarah warga. Kritik paling ta...
Aksi Aspirasi dan Tuntutan Warga
Dalam aksi tersebut, masyarakat Kampung Buatan 1 menyampaikan aspirasi mereka dengan menghadirkan perwakilan perangkat desa, pihak kepolisian dari Polsek setempat, serta Babinsa TNI. Salah satu juru bicara warga, Ngah Marbo’ah, menegaskan bahwa masyarakat hanya meminta keadilan dan kepastian hukum dari pemerintah daerah hingga pusat.
“Kami hanya meminta agar permasalahan tapal batas ini segera diselesaikan secara adil dan transparan. Konflik ini sudah berlangsung sejak lama, dan kami ingin pihak terkait, baik pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat, turun tangan untuk menyelesaikannya,” ujar Ngah Marbo’ah kepada awak media.
Hasil Pertemuan dan Imbauan Aparat
Dalam hasil pertemuan yang melibatkan pihak kepolisian Polsek setempat dan Babinsa TNI, kedua pihak menghimbau agar kepala desa dari Kampung Buatan 1 dan Kampung Teluk Lancang segera menyelesaikan permasalahan ini. Aparat memberikan tenggat waktu maksimal 3 hingga 4 hari untuk menghasilkan solusi yang konkrit dan mengimbau masyarakat agar tetap tenang serta sabar menanti hasil penyelesaian tersebut.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Desa Teluk Lancang, Selamat, menolak mengomentari lebih jauh aksi yang dilakukan masyarakat Kampung Buatan 1. Ia menyebutkan bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang berlaku.
“Kami tidak perlu menanggapi lebih lanjut karena kegiatan mereka tidak sesuai dengan juknis yang berlaku. Beberapa tuduhan, seperti penyerobotan lahan, klaim aktivitas ilegal, dan pernyataan bahwa Desa Kampung Teluk Lancang baru dibentuk setelah berdirinya Kabupaten Siak, tidak memiliki dasar yang jelas,” ujar Kepala Desa Selamat.
Warga Kampung Buatan 1 mendesak agar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan konflik ini. Mereka berharap permasalahan tapal batas ini dapat diselesaikan dengan melibatkan seluruh pihak terkait secara transparan agar tidak menimbulkan potensi konflik lebih lanjut di masa depan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah daerah terkait langkah penyelesaian konflik ini. Masyarakat berharap ada kejelasan hukum agar hak-hak mereka atas lahan tersebut dapat dipulihkan tanpa menimbulkan ketegangan antarwarga di kedua desa.
Liputan : Indra Syarial
Komentar
Posting Komentar