PEKANBARU, SABTANEWS.COM - Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Riau menyatakan dukungan terhadap posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Sikap ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, sekaligus memperjelas garis komando dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketua PKC PMII Riau, Ghulam Zaky, menegaskan bahwa kejelasan posisi Polri dalam struktur kenegaraan sangat penting agar penegakan hukum dan pengamanan publik berjalan lebih efektif, profesional, serta akuntabel. Menurutnya, stabilitas keamanan merupakan prasyarat utama bagi tumbuhnya iklim demokrasi, pembangunan, dan perubahan sosial yang berkelanjutan. "Stabilitas keamanan dan kepastian komando sangat penting dalam menjaga kamtibmas. Ini menjadi fondasi utama agar ruang-ruang perubahan dapat tumbuh secara sehat dan berkeadaban," tegas Ghulam Zaky dala...
PEKANBARU, SABTANEWS.COM – Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Dr. Suhardiman Amby MM Ak, melakukan razia terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) dan melarang pembelian TBS atau buah kelapa sawit dari kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dan Kawasan Toro. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Ketua DPD KNPI Provinsi Riau, Larshen Yunus.
Menurut Larshen Yunus, tindakan Bupati Kuansing harus dijadikan contoh bagi daerah lainnya di Provinsi Riau. “Kami dukung langkah Bupati Kuansing, Dr. Suhardiman Amby. Bersatu, berjuang, dan melawan mafia kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan,” tegas Larshen Yunus.
Larshen Yunus juga menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap pelaku perambah hutan di Riau. “Bagi yang menguasai kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan, segera diberikan hukuman yang setimpal. TNTN saat ini sudah sangat memprihatinkan, mayoritas sudah lama tumbuh pohon kelapa sawit,” ujarnya.
Tindakan Bupati Kuansing ini juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa pengelolaan hutan harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan dan keadilan sosial.
Selain itu, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan juga menyatakan bahwa perkebunan hanya dapat dilakukan pada lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan perkebunan.
Dengan demikian, tindakan Bupati Kuansing dapat dianggap sebagai upaya untuk melindungi kelestarian lingkungan dan mencegah perambah hutan di Riau.
Rujukan Hukum Lainnya:
– Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
– Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
– Pasal 50 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
Komentar
Posting Komentar