DELI SERDANG, SABTANEWS.COM - Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto memberikan bantuan beras 40 ton kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se wilayah Sumatera Utara pada acara panen raya padi di lahan ketahanan pangan Kodam I/BB di Desa Sidoarjo Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (10/7/2025). Dalam kegiatan tersebut, Panglima TNI yang didampingi Pangdam I/BB, Mayjen TNI Rio Firdianto bersama Forkopimda Sumut dan Pejabat Utama Mabes TNI, juga melakukan dialog interaktif secara virtual dengan 20 SPPG wilayah Sumut. Seperti kepada SPPG wilayah Tarutung dan Dolok Sanggul jajaran Kodim 0210/TU, serta SPPG wilayah Kualuh Hulu jajaran Kodim 0209/LB, Panglima TNI menanyakan kendala yang dihadapi serta cakupan program MBG di wilayah masing-masing. Panglima TNI juga menyarankan untuk melakukan variasi menu, terutama lauk berupa telur dan ikan sebagai sumber protein hewani yang kaya nutrisi. Sementara itu, Pangdam I/BB dalam laporannya menjelaskan bah...
JAKARTA, SABTANEWS.COM – Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM-Intelijen) Prof. Reda Manthovani menggelar kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Penertiban Kawasan Hutan (RPerpres PKH) yang digelar melalui Zoom Meeting, Jumat (10/01/2025).
Adapun tujuan dari sosialisasi RPerpres PKH ini meliputi optimalisasi pengenaan sanksi administratif serta percepatan penyelesaian permasalahan tata kelola lahan dan kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain di dalam kawasan hutan yang berpotensi pada hilangnya penguasaan negara atas kawasan tersebut.
JAM-Intelijen menjelaskan bahwa sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 138/PUU-XIII/2015, kelengkapan administratif berupa Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) tidak dipersyaratkan untuk dipenuhi secara kumulatif. Namun, setelah terbitnya putusan a quo, maka kedua persyaratan di atas harus dipenuhi secara kumulatif.
JAM-Intelijen menambahkan bahwa selanjutnya akan dilakukan penyesuaian dalam regulasi Undang Undang yang tercantum dalam Pasal 42 Ayat (1) Undang Undang Cipta Kerja.
Diberlakukan juga Pasal 110 Undang Undang Cipta Kerja di mana pada Pasal 110B, pemerintah memiliki kewenangan untuk mencabut dan menguasai kembali keseluruhan lahan sawit yang tidak memenuhi standar legalitas.
Terkait Perpres PKH, telah dibagi bentuk-bentuk penertiban kawasan hutan, yaitu penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, dan pemulihan aset di kawasan hutan.
Selanjutnya, klasterisasi didasarkan pada objek kawasan hutannya, yaitu Kawasan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung, serta Kawasan Hutan Produksi. Apabila tiap pelaku perusahaan tidak memenuhi persyaratan perizinan, akan dikenakan denda dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, juga berpotensi untuk dilakukan penguasaan lahan kembali oleh pemerintah.
JAM-Intelijen mengimbau kepada seluruh personel intelijen di daerah untuk memahami muatan dan klasterisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Penertiban Kawasan Hutan dengan cermat.
“Saya berharap saudara sekalian mempelajari dan memahami hal-hal yang sudah dipaparkan agar dapat melaksanakan beberapa hal terkait verifikasi kesesuaian data dengan klasterisasi objek, rekapitulasi objek secara berjenjang, dan pemberian saran tindak terkait jenis sanksi yang akan diterapkan berdasarkan klasterisasi objek penertiban kawasan hutan,” pungkas JAM-Intelijen.
Komentar
Posting Komentar