Dorong Implementasi Program Prioritas Presiden, Kapolda Riau Tinjau Dua Lahan Ketahanan Pangan di Kabupaten Kampar

Oleh WISINDO - 1/28/2025

KAMPAR – Kapolda Riau, Irjen Pol H M Iqbal SIK MH menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional dan implementasi 8 Program Prioritas Presiden Republik Indonesia.

Pada Selasa 28 Januari 2025, Kapolda Riau melakukan peninjauan ke dua lokasi lahan ketahanan pangan yang berada di wilayah hukum Polda Riau.

Dalam kunjung di ikuti oleh Wakapolda Riau, Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo SH MHan, Dirkrimsus Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan SIK, Dirlantas Kombes Pol Taufiq Lukman Nurhidayat SIK MH, Ka SPN Kombes Pol Indra Duaman SIK, Kasubdit Gasum AKBP Robet Elizar, Kapolres Kampar AKBP Ronald Sumaja SIK, Wakapolres Kompol Andi Cakra Putra SIK MH, Para PJU Polres Kampar, Kapolsek Tambang AKP Asril Syahputra SH, Kapolsek Tapung Kompol David Harisman ST dan Pj Kades desa Karya Indah Siti Meilia.

Pertama, Kapolda Riau mengunjungi Lahan Batalyon A Sat Brimob Polda Riau Desa Kualu Nenas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Di lokasi ini, Kapolda Riau melakukan pengecekan lahan ketahanan pangan Polda Riau, memeriksa perkembangan pertumbuhan jagung dan melakukan pengecekan SPN Polda Riau.

“Ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional dan implementasi program prioritas presiden,” ujar Kapolda Riau.

Selanjutnya, Kapolda Riau beserta rombongan menuju Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar untuk meninjau lahan jagung di sana. Kunjungan ini disambut oleh Kapolres Kampar, Wakapolres Kampar, Kapolsek Tapung, Wakapolsek Tapung, Pj Kades Karya Indah dan anggota yang terlibat dalam pengamanan kunjungan tersebut.

“Kondisi tanaman jagung sangat bagus, pohon jagungnya gemuk dan sebentar lagi akan panen” ungkap Kapolda Riau setelah melihat langsung lahan jagung.

Kapolda Riau menekankan pentingnya mempertahankan dan meningkatkan kualitas lahan jagung.

“Saya berharap kalian bisa terus mempertahankan dan meningkatkan produksi jagung kalian,” ujarnya kepada para petani.

Kapolda Riau juga menghimbau agar para petani yang lain bisa mendapatkan ilmu dari para petani di Desa Karya Indah mengenai teknik penanaman jagung yang maksimal.

“Sampaikan ilmu penanaman jagung yang maksimal kepada petani lain agar produksi jagung di Riau terus meningkat,” himbau Kapolda Riau.

Pj Kades Karya Indah dan para petani mengucapkan terima kasih atas kunjungan Kapolda Riau dan rombongan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan bapak Kapolda Riau dan rombongan untuk meninjau lahan jagung di desa kami,” ujar Pj Kades Karya Indah.

“Jadwal panen jagung diperkirakan pada akhir bulan Februari sekitar tanggal 25 Januari 2025,” ungkap salah satu petani.

Kunjungan Kapolda Riau ke kedua lahan ketahanan pangan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional dan program prioritas presiden. Polri berupaya untuk memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(red)

Komentar

DPRD Pekanbaru Pastikan Keadilan bagi 400 Jiwa Warga yang Terancam Kehilangan Tempat Tinggal,Sengketa Lahan di Meranti Pandak, PEKANBARU – Sengketa lahan seluas 2,1 hektare di Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, yang mengancam tempat tinggal sekitar 400 jiwa, mendapat perhatian DPRD Kota Pekanbaru. Anggota Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Pekanbaru turun langsung ke lokasi, Jumat (20/2/2026), untuk mendengar aspirasi warga yang mengaku telah bermukim sejak akhir 1960-an. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Firmansyah, serta Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Syamsul Bahri. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan adanya klaim kepemilikan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) tahun 2010 atas nama PT Kaluku Perma Wood Industries. Padahal, menurut warga, kawasan tersebut telah dihuni turun-temurun sejak 1968. Firmansyah mengatakan, pihaknya menerima laporan adanya dugaan tumpang tindih lahan. “Sore hari ini kami bersama Pak Syamsul Bahri dan masyarakat di Jalan Pesisir mendengarkan aspirasi warga terkait pengaduan adanya dugaan tumpang tindih tanah,” ujarnya. Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan warga, selama puluhan tahun tidak pernah ada pihak yang datang mengaku memiliki tanah tersebut. Namun sejak 2024 hingga 2026, muncul klaim berdasarkan HGB tahun 2010. “Nah ini yang nanti akan kami koordinasikan dengan BPN. Kami ingin mempertanyakan apa dasar penerbitan HGB tersebut,” kata Firmansyah. Menurut Firmansyah, DPRD akan meminta masyarakat menyampaikan laporan tertulis resmi ke DPRD Kota Pekanbaru agar dapat ditindaklanjuti secara kelembagaan. “Kami minta masyarakat membuat surat laporan tertulis ke DPRD. Setelah itu, kami akan berkoordinasi dengan BPN untuk mempertanyakan dasar BPN mengeluarkan HGB tersebut,” ujarnya. Ia menegaskan, pihaknya belum melihat secara lengkap alas hak atau dokumen dasar yang menjadi landasan penerbitan sertifikat. “Surat yang tadi kami lihat, kami belum melihat dasar-dasar alas hak yang menjadi dasar BPN mengeluarkan HGB itu,” katanya. Terkait dugaan kejanggalan, Firmansyah menyebut detailnya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi bersama BPN. “Detail-detailnya nanti kami buka data di komisi. Intinya, kami akan mempertanyakan apa dasar pemilik mengklaim ini tanahnya. Kalau berdasarkan HGB 2010, tentu kita akan telusuri ke belakang BPN mengeluarkan itu atas dasar apa,” ujarnya. Senada dengan Firmansyah, Syamsul Bahri menyampaikan bahwa ia secara pribadi mengetahui kawasan tersebut telah lama dihuni warga. “Seingat saya, sejak 1968 tidak ada yang mengaku punya tanah di dua persil yang sekarang terbit HGB ini,” ujarnya. Ia berharap Komisi I DPRD dapat segera memanggil BPN dan pihak yang mengklaim kepemilikan, termasuk kuasa hukum perusahaan, untuk memastikan duduk persoalan secara objektif. “Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan keadilan yang betul-betul,” katanya. Syamsul menegaskan, DPRD tidak serta-merta memihak, tetapi ingin melihat fakta hukum secara menyeluruh. “Kalau memang tanah itu hak mereka (pengklaim), tentu masyarakat harus siap menerima. Tapi kalau ternyata ada unsur yang tidak sesuai dalam proses penerbitan surat tersebut, kita berharap DPRD membantu masyarakat menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya. Ia juga meminta pemerintah kota memikirkan solusi kemanusiaan apabila sengketa ini berujung pada pengosongan lahan. “Kalau memang tanah itu milik pihak lain atau pemerintah, bagaimana nasib masyarakat yang sudah lama membangun rumah? Pemerintah harus hadir supaya masyarakat tetap bisa hidup dengan nyaman,” kata Syamsul. Sengketa ini bermula dari klaim HGB tahun 2010 yang disebut mencakup lahan sekitar 2,1 hektare di RT 01, 02, 03, 05 di RW 06 dan RW 07, Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Warga mengaku tidak pernah mengetahui adanya proses pengukuran atau pemberitahuan penerbitan sertifikat pada 2010. Sementara pihak pengklaim disebut datang pada 2024–2025 dengan membawa kuasa hukum dan rencana pemagaran. Kehadiran DPRD ke lokasi diharapkan menjadi pintu masuk penyelesaian secara kelembagaan. Firmansyah menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan proses ini transparan. “Atensi kita jelas. Kita akan mempertanyakan dasar hukum klaim tersebut dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan tanpa proses yang adil,” ujarnya. Sementara warga berharap, langkah DPRD memanggil BPN dan pihak terkait dapat membuka tabir proses penerbitan HGB 2010 yang kini dipersoalkan. Di tengah ketidakpastian, kehadiran wakil rakyat memberi secercah harapan bagi ratusan jiwa yang kini hidup dalam bayang-bayang kehilangan rumah mereka. ***

Oleh WISINDO - 2/21/2026

baca selengkapnya»

Polsek Siak Hulu Tangkap Pelaku Narkoba Jenis Pil Extasi Merk Youtobe

Oleh WISINDO - 11/22/2023

baca selengkapnya»

DPP SPI Desak Kapolda Sulteng, Mabes Polri, dan Dorong “Pengadilan Kejahatan Pers” atas Kasus Kekerasan Jurnalis di IMIP

Oleh WISINDO - 2/21/2026

baca selengkapnya»

www.sabtanews.com