PEKANBARU, SABTANEWS.COM -- Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau didatangi Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Informasi yang didapatkan awak media terkait kedatangan KPK ke Disdik Riau dihimpun dari security yang sedang bertugas ( Rabu 12/11/2025) Dari keterangan security penjagaan kehadiran Tim KPK datang sekitar pukul 09:00 wib, dan sampai berita ini dipublikasikan belum ada keterangan resmi dari pihak KPK dan pihak Disdik. Tampak diluar pagar kantor Disdik Riau suasana tampak lenggang Denga kondisi pagar di jagat ketat security, bahkan diluar pagar tampak beberapa orang yang aka mendatangi Disdik Riau tidak diperkenankan masuk ke area kantor Disdik Riau. Sekitar pukul 11:10 wib, satu unit mobil Fortuner memasuki kantor Disdik Riau, ternyata yang turun dari mobil Fortuner berwarna hitam kepala dinas Pendidikan Riau Erisman Yahya dan Arden Sumeru ( sekretaris Disdik Riau. Sampai berita ini dipublikasikan belum ada keterangan resmi atas kehadiran KPK ke Disdik Riau.
PEKANBARU, SABTANEWS.COM – Dugaan kecurangan dalam Pilkada Kota Pekanbaru mencuat dan memicu ketidakpuasan masyarakat. Ketua Umum GEMMPAR ( Gerakan Masyarakat Mahasiswa Pemantau Riau) Erlangga, menyerukan aksi turun ke jalan untuk menuntut pelaksanaan Pilkada ulang di Pekanbaru.
Dalam pernyataan resminya kepada media, Kamis (12/12/2024), Erlangga menyampaikan bahwa kecurangan yang terjadi selama proses Pilkada tidak bisa dibiarkan. Ia meminta seluruh elemen masyarakat, aktivis, dan mahasiswa untuk bersatu menyuarakan aspirasi ini.
“Kawan-kawan seperjuangan, mari bersama-sama turun ke jalan untuk meminta Mahkamah Konstitusi menggelar Pilkada ulang. Kita ingin memastikan Pilkada di Pekanbaru bersih dan adil,” tegasnya.
Erlangga menyoroti beberapa pelanggaran yang dianggap masif, di antaranya:
1. Hak Pilih yang Tidak Terpenuhi: Beberapa pemilih dilaporkan tidak bisa menggunakan hak suaranya.
2. Perpindahan TPS: Lokasi TPS yang berubah-ubah menyulitkan akses pemilih.
3. Pengurangan Jumlah TPS: Hal ini memengaruhi partisipasi karena jarak TPS semakin jauh.
4. Praktik Politik Uang: Viral di media sosial, ditemukan dugaan pembagian souvenir kepada pemilih di masa tenang.
5. Rekaman WhatsApp: Bukti rekaman suara salah satu pasangan calon yang mencoba menghentikan pembagian souvenir turut memperkuat dugaan kecurangan.
“Praktik seperti ini merusak demokrasi dan mengkhianati kepercayaan rakyat,” ujar Erlangga dengan nada penuh semangat.
GEMMPAR Riau menegaskan bahwa tuntutan Pilkada ulang bukan hanya soal keadilan, tetapi juga demi menjaga integritas proses demokrasi di Kota Pekanbaru. " aksi ini akan menjadi pengingat bahwa masyarakat tidak akan diam terhadap kecurangan dalam Pilkada", Tambah Erlangga.
Sampai berita ini diterbitkan, Erlangga berharap pada sidang di Mahkamah Konstitusi memberikan seadil-adilnya untuk pilkada kota Pekanbaru.
Terkait aksi, pihak Aliansi GEMMPAR Riau besok Jum'at akan mendatangi Polresta Pekanbaru untuk melakukan koordinasi dengan. Pihak Intelkam menentukan hari dan tanggal Aksi tersebuttersebut.(RC/Tim Liputan)
Komentar
Posting Komentar