TTU, SABTANEWS.COM -- Pada Rabu, 10 Juli 2025, Pos Nilulat yang dipimpin oleh Wadanpos Sertu Kukuh Dwi P. bersama dua anggota pos melaksanakan kegiatan pelatihan pupuk kompos di Desa Nilulat, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Kegiatan ini didampingi oleh perangkat kecamatan, perangkat desa, serta Dinas Pertanian Kabupaten TTU. Warga masyarakat yang berpartisipasi dalam pelatihan ini merasa bersyukur, terutama mengingat langkanya pupuk pabrik serta harganya yang semakin mahal. Dengan adanya pelatihan ini, mereka belajar cara memproduksi pupuk organik yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat, tetapi juga mendorong mereka untuk beralih ke pupuk organik, yang dapat meningkatkan hasil pertanian secara berkelanjutan. Pelatihan ini menjadi contoh nyata dari sinergi antara TNI dan masyarakat dalam mendukung pertanian dan kesejahteraan di daerah perbatasan. (Pen Yonarhanud 15/DBY)
PEKANBARU, SABTANEWS.COM – Dugaan kecurangan dalam Pilkada Kota Pekanbaru mencuat dan memicu ketidakpuasan masyarakat. Ketua Umum GEMMPAR ( Gerakan Masyarakat Mahasiswa Pemantau Riau) Erlangga, menyerukan aksi turun ke jalan untuk menuntut pelaksanaan Pilkada ulang di Pekanbaru.
Dalam pernyataan resminya kepada media, Kamis (12/12/2024), Erlangga menyampaikan bahwa kecurangan yang terjadi selama proses Pilkada tidak bisa dibiarkan. Ia meminta seluruh elemen masyarakat, aktivis, dan mahasiswa untuk bersatu menyuarakan aspirasi ini.
“Kawan-kawan seperjuangan, mari bersama-sama turun ke jalan untuk meminta Mahkamah Konstitusi menggelar Pilkada ulang. Kita ingin memastikan Pilkada di Pekanbaru bersih dan adil,” tegasnya.
Erlangga menyoroti beberapa pelanggaran yang dianggap masif, di antaranya:
1. Hak Pilih yang Tidak Terpenuhi: Beberapa pemilih dilaporkan tidak bisa menggunakan hak suaranya.
2. Perpindahan TPS: Lokasi TPS yang berubah-ubah menyulitkan akses pemilih.
3. Pengurangan Jumlah TPS: Hal ini memengaruhi partisipasi karena jarak TPS semakin jauh.
4. Praktik Politik Uang: Viral di media sosial, ditemukan dugaan pembagian souvenir kepada pemilih di masa tenang.
5. Rekaman WhatsApp: Bukti rekaman suara salah satu pasangan calon yang mencoba menghentikan pembagian souvenir turut memperkuat dugaan kecurangan.
“Praktik seperti ini merusak demokrasi dan mengkhianati kepercayaan rakyat,” ujar Erlangga dengan nada penuh semangat.
GEMMPAR Riau menegaskan bahwa tuntutan Pilkada ulang bukan hanya soal keadilan, tetapi juga demi menjaga integritas proses demokrasi di Kota Pekanbaru. " aksi ini akan menjadi pengingat bahwa masyarakat tidak akan diam terhadap kecurangan dalam Pilkada", Tambah Erlangga.
Sampai berita ini diterbitkan, Erlangga berharap pada sidang di Mahkamah Konstitusi memberikan seadil-adilnya untuk pilkada kota Pekanbaru.
Terkait aksi, pihak Aliansi GEMMPAR Riau besok Jum'at akan mendatangi Polresta Pekanbaru untuk melakukan koordinasi dengan. Pihak Intelkam menentukan hari dan tanggal Aksi tersebuttersebut.(RC/Tim Liputan)
Komentar
Posting Komentar