BLITAR, SABTANEWS.COM – Pemerintah Kota Blitar bersama jajaran Forkopimda mengikuti Zoom Meeting Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Se-Indonesia Tahun 2025, Sabtu (30/8/2025). Kegiatan yang dipusatkan di Balai Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar ini dihadiri sekitar 150 peserta dari berbagai unsur pemerintah dan masyarakat. Acara dimulai dengan penjualan sembako murah untuk masyarakat sekitar, dilanjutkan dengan video conference bersama pemerintah pusat. Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, dan Menteri Pertanian menyampaikan arahan strategis terkait pengendalian harga pangan, distribusi beras melalui Bulog, hingga target swasembada pangan empat tahun ke depan. Walikota Blitar, H. Syauqul Muhibbin, S.H.I, menyampaikan bahwa GPM merupakan bagian dari komitmen daerah dalam mendukung program nasional menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan. “Dengan adanya GPM ini, kita harapkan harga kebutuhan pokok tetap stabil, terutama beras,...
Beranda Tim RPKD Kabupaten Rohul Laksanakan Ekspose Dokumen, Bahas Strategi Jitu Menurunkan kemiskinan
ROHUL, SABTANEWS.COM - Tim Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) laksanakan Ekspose Dokumen untuk Tahun 2025-2029 di Aula Bappeda Rohul, Selasa (12/10/2024).
Hadir dalam kegiatan Wakil Bupati Rohul yang juga sebagai Ketua RPKD Rohul H. Indra Gunawan, Kaban Bappeda Rohul Drs. H.Yusmar, M.Si, Anggota Dprd Rohul H.Haliman, Tim Tenaga Ahli Dari Unri, Asisten I H. Fhatanalia Putra, S.Sos, Pimpinan Forkopimda selingkungan Pemkab Rohul, Kepala BPS Rohul Surya Legowo, SST, MM Serta pihak eksternal Pemkab terkait penanggulangan kemiskinan.
Wakil Bupati Rohul H. Indra Gunawan menyampaikan Kemiskinan merupakan tantangan yang kompleks dan multidimensi, yang memerlukan solusi terpadu, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen dari seluruh pihak. Oleh karena itu, penyusunan dokumen RPKD ini merupakan langkah strategis dalam merumuskan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan, terukur, dan berbasis data.
“Tentu data masyarakat kategori miskin dan miskin ekstrem harus diperoleh secara akurat agar penanganannya tepat sasaran, karena dalam realitanya tampak dari kehidupan sehari-hari perputaran ekonomi Rohul tampak baik dibuktikan dengan pembelian barang atau komoditi pokok lainnya untuk di Kabupaten Rohul” ucap Indra
Wakil Bupati Rohul juga berharap agar pemimpin selanjutnya di Kabupaten Rohul ini dapat melanjutkan program menghilangkan kemiskinan yang telah dimulai pada periode ini, dimana setiap tahunnya mengalami penurunan 2.07 % di tahun 2021, 1,90 % di tahun 2022 dan menjadi 1.39 % di tahun 2023 .
Indra Gunawan menegaskan “Data ini tidak hanya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai upaya pengentasan kemiskinan, tetapi juga menjadi wujud komitmen kami untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan merata.” tutup wabup Rohul.
Kaban Bappeda Rohul Drs. H.Yusmar, M.Si yang disampaikan melalui acara ini diharapkan dapat mewujudkan diskusi yang konstruktif, menerima masukan yang membangun, dan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, serta akademisi dalam merealisasikan rencana besar ini.
"Kegiatan RPKD ini bertujuan agar strategi penurunan kemiskinan dapat berjalan dan terarah, sebagai komitmen dalam penurunan kemiskinan, membuat rencana resmi penghapusan kemiskinan untuk jangka 3 tahun (RPKD) dan 1 tahun (RAT) serta menciptakan inovasi dengan pembuatan aplikasi E-Bangkit, E- Strong dan E- Sembako sebagai bentuk keseriusan Pemda Rohul dalam menanggulangi dan mengurangi kemiskinan" ucap Yusmar.
Kaban Bappeda juga menyampaikan menyampaikan tingkat kemiskinan Kabupaten Rohul diangka 9,72 persen dan masih tergolong tinggi dibandingkan Kabupaten lain di Provinsi Riau, untuk itu perlunya pergerakan yang harus bersifat inklusif, sinergis, dan juga tepat sasaran.
Ketua Tim Tenaga Ahli Penurunan Kemiskinan di Rohul Dari Universitas Riau menyampaikan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Rohul Tahun 2025-2029 dimana salah satu upayanya adalah menempatkan kemiskinan menjadi isu strategis, dokumen RPKD diperlukan karena masalah kemiskinan merupakan masalah khas lokal sehingga setiap daerah memerlukan kebijakan yang berbeda. (FR/MCKominfo).
Komentar
Posting Komentar