ROKAN HILIR, Kamis (08/01/2026) – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Kepala Bagian Umum Setda Rohil, Samsuri, SH, M.Si, memberikan klarifikasi terkait keberangkatan dirinya bersama tim kerja yang belakangan menjadi perhatian publik. Samsuri menjelaskan, keberangkatan tersebut dilakukan dalam rangka membangun semangat kerja dan kekompakan internal setelah menjalani rutinitas pekerjaan sepanjang tahun, di bawah kepemimpinan Bupati Rokan Hilir H. Bistamam. “Kami selama ini bergulat dengan pekerjaan pelayanan pemerintahan yang cukup padat. Keberangkatan ini merupakan bagian dari upaya menjaga motivasi dan kebersamaan tim agar tetap solid dalam menjalankan tugas kepada masyarakat,” ujar Samsuri, Kamis (08/01/2026). Ia mengakui bahwa waktu pelaksanaan keberangkatan tersebut terlihat beririsan dengan jam kerja. Namun, menurutnya, hal itu terjadi karena keterbatasan waktu yang dimiliki setelah sebelumnya menunda agenda libur akhir tahun. “Kalau dilihat dari sisi waktu, mungkin terkesan d...
Penghargaan ini merupakan wujud nyata pengakuan Pemkab Dairi atas kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Dairi selama ini.
"Kami berharap kerjasama ini terus berjalan dan berlanjut untuk kedepannya. Kami juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Negeri Dairi, " ucap Penjabat (Pj) Bupati Dairi, Surung Charles Lamhot Bantjin usai menyerahkan plakat kepada Kajari Dairi, Cahyadi Sabri SH MH. diruang rapat Bupati Dairi, Selasa (12/11/2024).
Sementara itu, Kajari Dairi, Cahyadi Sabri menyambut baik pengharagaan ini, Ia mengaku merasa terhormat atas penghargaan yang diberikan oleh Pemkab Dairi ke Kejaksaan Negeri Dairi.
"Terimakasih atas reward yang telah diberikan kepada kami. Secara tidak langsung kami sudah berhasil mewujudkan apa yang menjadi impian Kejaksaan. Dengan penghargaan ini, semoga peran Kejaksaan Dairi semakin dapat dirasakan masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Kepala Bapenda, Fatimah Boangmanalu menyebutkan Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada tanggal 7 Mei 2024 Nomor: 100.3.2/116/Bapenda/V/2024 dan Nomor: PKS.B.01/L.2.20/G/05/2024 dilanjutkan dengan Penandatanganan Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk penagihan piutang/negosiasi dengan Wajib Pajak MBLB sebanyak 13 Wajib Pajak.
Fatimah menyebut, Penagihan Pajak Daerah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Dairi bertujuan untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar piutang pajaknya serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah MBLB.
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kata Fatimah, pemerintah dituntut untuk mandiri dalam menangani fiskal sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.
Kegiatan ini turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Dairi, Swasta Ginting. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, Juliawan Rajagukguk, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Dairi, Reinhard Harve SH, MH. Kepala Seksi Intelijen Kejari Dairi, Irwanta Tarigan. (Gandali)
Komentar
Posting Komentar