PEKANBARU, SABTANEWS.COM — Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (BEM FH UIR) berkolaborasi dengan Dewan Mahasiswa (DEMA) FKIP UIR menyelenggarakan diskusi panel bertajuk “Guru dalam Bayang-Bayang Hukum: Kepastian dan Perlindungan bagi Pendidik” pada Minggu, 21 Desember 2025, bertempat di Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Riau. Kegiatan ini menjadi ruang dialog strategis yang mempertemukan perspektif hukum dan pendidikan dalam merespons realitas yang dihadapi para pendidik. Diskusi ini menyoroti urgensi kepastian hukum dan perlindungan bagi guru agar tidak terus berada dalam posisi rentan saat menjalankan tugas profesionalnya. Gubernur BEM FH UIR, Muhammad Haikal, menegaskan bahwa diskusi panel ini merupakan bentuk komitmen mahasiswa hukum dalam mengawal isu pendidikan dari sisi kebijakan dan regulasi. Menurutnya, guru memiliki peran sentral dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga negara wajib hadir melalui perangkat hukum yang adil dan berpihak. “Gur...
Penghargaan ini merupakan wujud nyata pengakuan Pemkab Dairi atas kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Dairi selama ini.
"Kami berharap kerjasama ini terus berjalan dan berlanjut untuk kedepannya. Kami juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Negeri Dairi, " ucap Penjabat (Pj) Bupati Dairi, Surung Charles Lamhot Bantjin usai menyerahkan plakat kepada Kajari Dairi, Cahyadi Sabri SH MH. diruang rapat Bupati Dairi, Selasa (12/11/2024).
Sementara itu, Kajari Dairi, Cahyadi Sabri menyambut baik pengharagaan ini, Ia mengaku merasa terhormat atas penghargaan yang diberikan oleh Pemkab Dairi ke Kejaksaan Negeri Dairi.
"Terimakasih atas reward yang telah diberikan kepada kami. Secara tidak langsung kami sudah berhasil mewujudkan apa yang menjadi impian Kejaksaan. Dengan penghargaan ini, semoga peran Kejaksaan Dairi semakin dapat dirasakan masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Kepala Bapenda, Fatimah Boangmanalu menyebutkan Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada tanggal 7 Mei 2024 Nomor: 100.3.2/116/Bapenda/V/2024 dan Nomor: PKS.B.01/L.2.20/G/05/2024 dilanjutkan dengan Penandatanganan Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk penagihan piutang/negosiasi dengan Wajib Pajak MBLB sebanyak 13 Wajib Pajak.
Fatimah menyebut, Penagihan Pajak Daerah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Dairi bertujuan untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar piutang pajaknya serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah MBLB.
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kata Fatimah, pemerintah dituntut untuk mandiri dalam menangani fiskal sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.
Kegiatan ini turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Dairi, Swasta Ginting. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, Juliawan Rajagukguk, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Dairi, Reinhard Harve SH, MH. Kepala Seksi Intelijen Kejari Dairi, Irwanta Tarigan. (Gandali)
Komentar
Posting Komentar