Gubernur Riau Abdul Wahid PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menegaskan komitmennya dalam melibatkan perusahaan yang beroperasi di Riau untuk ikut bertanggung jawab memperbaiki jalan. Menurutnya, pemeliharaan infrastruktur tersebut bermanfaat dalam memperlancar akses transportasi. Gubernur Abdul Wahid mengatakan, perhatian perusahaan sangat perlu dilakukan untuk memberikan dampak baik kepada masyarakat. Hal itu disampaikannya saat menggelar pertemuan dengan sejumlah perusahaan di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Kamis (18/09/2025). “Hari ini kita sudah panggil beberapa pihak perusahaan seperti PHR, Sinarmas Grup, dan PTPN yang hadir ya. Tapi intinya mereka tadi sudah menyanggupi untuk melakukan kolaborasi dalam rangka perbaikan jalan yang ada di Provinsi Riau,” ujar Gubri Abdul Wahid. Dijelaskan, perusahaan telah menyatakan kesanggupan untuk berkolaborasi dalam menangani kerusakan jalan di Provinsi Riau, khususnya daerah Minas-Perawang. Ia menambahkan, pola kola...
%20(1)~4.jpg)
ROHIL, SABTANEWS.COM - Dalam acara Penganugerahan Komisi Informasi Award Provinsi Riau, Ketua Komisi Informasi Pusat, Dr. Donny Yusgiantoro, menyoroti pentingnya literasi digital sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan keterbukaan informasi publik.
Menurutnya, literasi ini perlu diperkuat karena kesadaran akan hak akses informasi tidak bisa diukur layaknya rasio elektrifikasi yang tersedia bagi masyarakat. “Rasio elektrifikasi di Indonesia mencapai 99%, namun masih ada sekitar 2,7 juta penduduk yang belum teraliri listrik. Sementara itu, literasi keterbukaan informasi publik belum bisa kita ukur dengan jelas,” ungkap Donny dalam Berbagainya. Pernyataan ini menggambarkan pentingnya akses informasi di di setiap sudut negeri, tak kalah vitalnya dengan akses listrik sebagai sarana penerangan. Pada malam tersebut, Kabupaten Rokan Hilir mendapat kehormatan dengan meraih dua penghargaan.
Penghargaan Achievement Motivation Person yang diberikan kepada Kadis Kominfotiks Rokan Hilir, Indra Gunawan, dan dianugerahi kategori PPID Utama kepada Kabupaten Rokan Hilir. Dr. Donny melanjutkan, bahwa di Indonesia, pemahaman masyarakat akan literasi digital dan keterbukaan informasi publik masih perlu ditingkatkan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 membatasi peran Komisi Informasi dalam komunikasi langsung kepada masyarakat kecuali dalam konteks penyampaian informasi.
Oleh karena itu, menurutnya, peran ini perlu didukung dengan literasi yang lebih menyeluruh agar masyarakat lebih memahami hak-hak informatif mereka. Senada dengan hal tersebut, Pj Gubernur Riau, Dr. Rahman Hadi, menegaskan dukungan penuh terhadap pengembangan keterbukaan informasi di seluruh kabupaten dan kota di Riau.
Ia mengungkapkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas di era digital ini. “Saat ini, kita tidak dapat menyembunyikan informasi. Dengan perkembangan media sosial, keterbukaan adalah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan,” ucapnya. Tahun 2024 membawa kabar baik dengan meningkatnya Indeks Keterbukaan Informasi di Riau.
Provinsi ini kini termasuk dalam 11 provinsi dengan kategori “Baik” dalam keterbukaan informasi, sebuah capaian berkat kerja sama antara pemerintah daerah, Forkopimda, institusi vertikal, BUMD, desa-desa, serta penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu.
Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, Tatang Yudiansyah, menambahkan bahwa tahun ini KI turun ke berbagai daerah untuk memastikan terlaksananya keterbukaan informasi, termasuk instansi di pemerintahan, sekolah, desa, Baznas, Kementerian Agama, dan Badan Pertanahan. Kehadiran KI ke berbagai institusi ini mencerminkan komitmen dalam mendukung keterbukaan di berbagai bidang.
Acara penghargaan ini menghadirkan jajaran pejabat tinggi seperti Forkopimda, Kapolda Riau, Danrem, Danlanud, Ketua DPRD Riau, Ketua Pengadilan Tinggi, serta perwakilan dari berbagai instansi pemerintah dan organisasi masyarakat, menunjukkan kompaknya komitmen untuk mendorong keterbukaan informasi yang lebih baik di Provinsi Riau.
SUMBER: https://mediacenter.rohilkab.go.id/view/literasi-digital-jadi-sorotan-dalam-upaya-mendorong-keterbukaan-informasi-publik-di-riau
Komentar
Posting Komentar