SABTANEWS COM - ROHIL - Kasus penyalahgunaan BBM subsidi ilegal Sangat jelas berada di jalan lintas Sumatera kecamatan Tanah Putih kabupaten Rokan hilir. Tepat berada di pinggir jalan lintas Manggala Jonson, adanya'Gudang BBM subsidi Ilegal milik Yuda Pratama Silalahi yang mana duluanya nama riswan Silalahi yang muncul di publik,kini Yuda Pratama Silalahi lah yang menggeluti bisnis usaha ilegal drilling BBM yang di peroleh oleh Yuda Silalahi dari Jambi. Sangat jelas melanggar hukum Ya, pelaku usaha BBM ilegal dapat dijerat hukum, terutama melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Sanksi hukumnya berupa pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar bagi pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi, sebagaimana diatur dalam Pasal 55. Selain itu, ada juga sanksi untuk tindakan seperti penyimpanan dan pengangkutan tanpa izin, serta pemalsuan atau penipuan BBM. Pelanggaran dan sanksi berdasarkan hukum Penya...
Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Yan Dharmadi Lembaga Bantuan Hukum Pemprov " Riau Sudah Tangani 77 Kasus Masyarakat Kurang Mampu
PEKANBARU, SABTANEWS.COM - Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Yan Dharmadi, mengungkapkan bahwa program ini telah memberikan bantuan hukum kepada 77 masyarakat yang berhadapan dengan masalah hukum. Baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bantuan hukum yang diberikan secara gratis ini bertujuan melindungi hak-hak masyarakat miskin di Riau.
“Harapan kami, hingga akhir tahun anggaran dapat terserap 100 persen. Sehingga masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum bisa terpenuhi hak-haknya,” kata Yan, Senin (11/11/24).
Dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi 1 DPRD Riau pada 8 November 2024 lalu, program ini mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD. Yan menyampaikan harapannya agar dukungan dan masukan dari para legislator dapat semakin melancarkan pelaksanaan program bantuan hukum ini.
Pemerintah Provinsi Riau juga berkomitmen meningkatkan kualitas pendampingan hukum kepada masyarakat miskin. Langkah sosialisasi akan terus dilakukan melalui media massa maupun acara resmi pemerintah.
Pemerintah daerah hingga tingkat desa diharapkan turut aktif menyebarluaskan informasi mengenai program ini agar masyarakat memahami dan memanfaatkan bantuan hukum yang disediakan pemerintah.
"Kami berharap kepada rekan-rekan dari lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan kualitas layanan, sehingga hasilnya dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat," tambah Yan.
Program bantuan hukum ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat miskin atau kurang mampu di wilayahnya.
Adapun sejumlah lembaga yang sudah tercatat resmi dan jumlah perkara bantun hukum yang sudah ditangani untuk masyarakat miskin, yakni :
1. LBH Unilak: 4 perkara
2. Posbakum adin Pelalawan: 5 perkara.
3. LBH Junjungan Negeri Bengkalis: 9 perkara.
4. LBH Ananda Rokan Hilir: 7 perkara.
5. OBH Yayasan Harapan Riau Sejahtera: 8 perkara.
6. LBH Sahabat Keadilan Rokan Hulu: 7 perkara.
7. Posbakum adin Siak: 4 perkara.
8. Forum Masyarakat Madani Indonesia. <br>Kampar: 7 perkara.
9. LBH Tuah Negeri Nusantara Pekanbaru: 6 perkara.
10. LBH Batas Indragiri: 6 perkara.
11. Paham Riau: 6 perkara.
12. Posbakum adin Dumai: 8 perkara. (mtr)
(Mediacenter Riau/mtr)
Komentar
Posting Komentar