TAJUK RENCANA oleh Redaksi ilustrasi Defisit APBD Provinsi Riau yang menembus Rp 3,5 triliun terdiri dari defisit anggaran Rp 1,3 triliun dan tunda bayar sebesar Rp 2,2 triliun ini bukan sekadar kegagalan teknokratis dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia merupakan indikasi serius kelalaian negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional terhadap hak dasar warga, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Ketika anggaran tersendat dan layanan publik terganggu, yang dipertaruhkan bukan hanya angka-angka fiskal, melainkan amanat konstitusi. Jika masih ingat dengan pernyataan mantan Gubernur Riau, Syamsuar, dalam debat publik menjadi alarm keras. Ia menegaskan bahwa defisit sebesar ini belum pernah terjadi pada masa gubernur – gubernur sebelumnya dan justru muncul pada masa transisi pemerintahan. Fakta ini bukan sekadar perbandingan politik, melainkan indikator serius kegagalan tata kelola keuangan daerah yang berdampak langsung pada kepentingan publik. Anggaran Bukan Sekadar Kebija...
Bahas Kesiapan Jelang Pilkada Serentak, Pj Bupati Dairi Hadiri Raker dan RDP Bersama Komisi II DPR RI
SABTANEWS COM - DAIRI - Penjabat (Pj) Bupati Dairi, Surung Charles Bantjin menghadiri Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Dalam Negeri Republik (Kemendagri) di Ruang Rapat Komisi II (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024). Kegiatan ini juga turut dihadiri, Pj Gubernur Sumatera Utara Fatoni, dan Pj Bupati/Walikota se-Sumatera Utara.
Rapat Kerja dan RDP tersebut membahas persiapan dan kesiapan serta pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024.
Dalam Raker dan RDP ini, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan, proses pengawasan terhadap pelaksanaan dan kesiapan Pilkada tahun 2024 bisa dilaksanakan dengan baik oleh seluruh penjabat kepala daerah.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mengatakan, tujuan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 adalah sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah agar terjadi pararel, pemerintahan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
"Menjadi tantangan baru bukan hanya dari aparat keamanan, namun juga menjadi pengalaman baru bagi penyelenggara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta pemerintah dan pemerintah daerah," kata Wamendagri.
Menanggapi hal tersebut, Pj Bupati Dairi menyampaikan hingga saat ini proses dan kegiatan jelang Pilkada di Kabupaten Dairi berjalan baik, aman dan lancar. Dikatakan Pemerintah Kabupaten Dairi bersama TNI/Polri, KPU, Bawaslu dan stakeholder terkait siap mendukung terselenggaranya Pilkada serentak 27 November mendatang. (Gandali)
Komentar
Posting Komentar