Langsung ke konten utama

Satreskrim Polres Kampar dan Satgas Pangan Konsisten Cek Harga Beras di Pasaran

KAMPAR, SABTANEWS.COM – Menindaklanjuti isu pusat terkait harga beras yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat di wilayah hukum Polres Kampar. Kapolres Kampar, AKBP. Boby Putra Ramdhan S melalui Kasat Reskrim, AKP. Gian Wiatma Jonimandala bersama Satgas Pangan Kabupaten Kampar hari ini, Sabtu, (25/10/2025). lakukan pengecekan rutin dan berkala di salah satu mini market di Bangkinang Kota. Satgas Pangan Kabupaten Kampar menyisiri beberapa mini market dan toko eceran yang ada di Bangkinang Kota sebagai sampel dalam pengecekan harga beras yang beredar di pasaran. Dalam giatnya, Satgas Pangan menemukan adanya selisih harga beras premium di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) semestinya untuk wilayah Zona II (Aceh, Sumbar, Sumut, Bengkulu, Riau, Jambi, Kepri, Kepulauan Bangka Belitung, NTT, dan Kalimantan) di harga Rp. 16.000 (beras Topi Koki 10/Kg), Rp, 17.200 (beras Topi Koki 5/Kg), Rp.17.000 (merk Raja 5/Kg) yang seharusnya HET berada di angka Rp.15.400/Kg. Kasat Reskrim Polres Kampar, AKP....

Antisipasi Kerawanan Pungut Hitung, Bawaslu Provinsi Riau Petakan 25 Indikator Potensi TPS Rawan


PEKANBARU, SABTANEWS.COM -- Bawaslu Provinsi Riau petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat 5 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 16 indikator yang banyak terjadi, dan 4 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator, diambil dari sedikitnya 1.862 kelurahan/desa di 12 Kabupaten/Kota yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya.

Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November

2024 Variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdatra di DPT, Riwayat sistem noken tidak sesuai ketentuan,

dan/atau Riwayat PSU/PSSU).

Kedua, keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelengaraan pemungutan suara). Ketiga, politik uang. Keempat, politsasi

SARA. Kelima, netralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa).

Keenam, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau

keterlambatan). Ketujuh, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus). Kedelapan, jaringan listrik dan internet.Hasilnya sebagai berikut,

5 (Lima) Indikator Potensi TPS Rawan Yang Paling Banyak Terjadi

1) 3.085 TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT;

2) 1.780 TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (meninggal

dunia, alih status menjadi TNI/Polri);

3) 1.470 TPS yang terdapat pemilih pindahan;

4) 848 TPS yang terdapat Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pemilih di luar

domisili TPS tempatnya bertugas;

5) 724 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS.

16 (Emam Belas) Indikator Potensi TPS Rawan yang Banyak Terjadi :

1) 331 TPS yang terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT

(Potensi Pemilih Tambahan);

2) 264 TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor,

gempa, dll);

3) 159 TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca);

4) 131 TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS;

5) 113 TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);

6) 73 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon;

7) 58 TPS yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau

Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU);

8) 53 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;

9) 36 TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik;

10) 27 TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia

logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu;

11) 26 TPS di Lokasi Khusus;

12) 18 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS;

13) 18 TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak

sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS;

14) 17 TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan;

15) 15 TPS yang memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan

penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu;

16) 12 TPS yang memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara

mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu.

4 (Empat) Indikator Potensi TPS Rawan yang Tidak Banyak Terjadi Namun Tetap

Perlu Diantisipasi

1) 5 TPS yang terdapat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;

2) 2 TPS yang terdapat ASN, TNI, Polri, dan/atau Perangkat Desa yang melakukan

tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon;

3) 2 TPS yang terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu

agama, suku, ras, dan golongan di sekitar lokasi TPS;

4) 1 TPS yang mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara.

Strategi Pencegahan dan Pengawasan

Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, Pasangan Calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis.

Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu Provinsi Riau melakukan strategi pencegahan, diantaranya:

1) melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan,

2) koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait,

3) sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat,

4) kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemilaun, organisasi masyarakat

dan pengawas partisipatif, dan

5) menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara offline maupun online.

Bawaslu Provinsi Riau juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan

ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

Rekomendasi Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu Provinsi Riau merekomendasikan KPU Provinsi

Riau untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS:

a. melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

b. berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.

c. Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

(Rls*)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kasus Gantung Diri di RSJ Tampan Diduga Petugas Jaga Lalai Mengontrol CCTV

PEKANBARU, SABTANEWS.COM  - Terkait meninggalnya pasien RSJ Tampan yang diduga gantung diri, pihak keluarga korban AN menduga adanya kelalain petugas sehingga pasien gantung diri, ungkap Fiil Kunto ( keluarha dekat almarhum Ahmad Nurhadi )  saat dijumpai untuk memberikan keterangan di Polresta Pekanbaru, Rabu (30/4/2025). "Dimana, berdasarkan rekaman cctv yang ditunjukan Kepolisian kepada kami adanya percobaan gantung diri adik kami tersebut sebanyak dua kali percobaan", ucap Fiil. "Berdasarkan jam di rekaman cctv, percobaan gantung diri pertama terjadi pada hari Jumat (25/4) dipukul 05.46 sore, tapi gagal bunuh dirinya, karena kain atau baju yang dipakai korban melorot. Kemudian diulang lagi mengikat dipukul 05.48 dan dipukul 05.50 barulah diilitan dilehar turun dan menggantung, kemudian dipukul 5.52 badan korban masih bergerak dan gantung diri tersebut dijendela", terang Fiil. "Dan dipukul 05.58 baru ditemukan gantung diri oleh 3 orang petugas dan dinyatakan ...

Ikut Meriahkan HBP ke-61, Sekda Rohul Hadir di Lapas Pasir Pangarayan

PASIR PANGARAYAN, SABTANEWS.COM  - Puncak Hari Bakti Pemasyarakatan (Hbp) ke 61 Tahun 2025 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Pasir Pangarayan berlangsung khidmat dan meriah pada Senin (28/4/2025). Kegiatan puncak ini dilaksanakan Tasyakuran secara serentak seluruh jajaran Pemasyarakatan Indonesia via zoom meeting. Hadir langsung di Lapas Pasir Pangarayan Bupati Rokan Hulu Anton,S.T.M.M yang diwakilkan Sekretaris Daerah M. Zaki,Ketua Dprd Rokan Hulu Hj Sumiartini, Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian,dan Kepala Kementerian Agama Rohul. Dalam sambutan nya via virtual Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan Enam puluh satu tahun Pemasyarakatan, bukan sekadar hitungan waktu. Ini juga setara dengan ribuan kisah pengabdian, ribuan pekik perjuangan dan tentunya kesediaan tanpa pamrih dari para petugas yang bekerja dalam sunyi, menjaga api pembinaan tetap menyala di tengah ge...

Kejati Riau Geledah Kantor Disdikbud Rohil, Usut Dugaan Korupsi DAK Rp40 Miliar

Serangkaian kegiatan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) di Bagansiapiapi, Rabu (30/4/2025). Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan dan rehabilitasi Sekolah Dasar (SD) tahun anggaran 2023. ROKAN HILIR, SABTANEWS.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) di Bagansiapiapi, Rabu (30/4/2025). Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan dan rehabilitasi Sekolah Dasar (SD) tahun anggaran 2023. “Penggeledahan dilakukan oleh Tim Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Riau,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Zikrullah. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen penting dan satu unit laptop yang diduga digunakan untuk menyusun rekapitulasi dana proyek. Data awal m...