Langsung ke konten utama

Fokus Jaga Stabilitas Harga Dan Pasokan, Dandim 0808 Bersama Forkopimda Kota Blitar Hadiri Zoom Meeting GPM Serentak

BLITAR, SABTANEWS.COM  – Pemerintah Kota Blitar bersama jajaran Forkopimda mengikuti Zoom Meeting Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Se-Indonesia Tahun 2025, Sabtu (30/8/2025). Kegiatan yang dipusatkan di Balai Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar ini dihadiri sekitar 150 peserta dari berbagai unsur pemerintah dan masyarakat. Acara dimulai dengan penjualan sembako murah untuk masyarakat sekitar, dilanjutkan dengan video conference bersama pemerintah pusat. Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, dan Menteri Pertanian menyampaikan arahan strategis terkait pengendalian harga pangan, distribusi beras melalui Bulog, hingga target swasembada pangan empat tahun ke depan. Walikota Blitar, H. Syauqul Muhibbin, S.H.I, menyampaikan bahwa GPM merupakan bagian dari komitmen daerah dalam mendukung program nasional menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan. “Dengan adanya GPM ini, kita harapkan harga kebutuhan pokok tetap stabil, terutama beras,...

*Kanwil Kemenkumham Riau Gelar Diskusi Strategi Kebijakan tentang TPPO*


PEKANBARU, SABTANEWS.COM – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Riau menggelar diskusi virtual yang intensif pada Kamis (3/10/2024), dengan fokus utama pada permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari pejabat pemerintah, penegak hukum, akademisi, hingga masyarakat umum, yang menunjukkan keprihatinan yang tinggi terhadap isu ini. Tercatat jumlah peserta yang tergabung melalui zoom meeting sebanyak 1000 peserta dan live streaming youtube sebanyak 3.688 orang. Ini menunjukkan tingginya antusias masyarakat akan bahayanya TPPO.

Fokus utama diskusi ini adalah mengevaluasi kinerja Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2018 terkait sistem pemeriksaan keimigrasian dalam upaya mencegah TPPO. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, Budi Argap Situngkir, mengungkapkan bahwa meskipun upaya pencegahan TPPO telah dilakukan, namun peraturan tersebut dinilai belum optimal, terutama dalam konteks geografis Provinsi Riau yang memiliki banyak pelabuhan laut.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, Budi Argap Situngkir menyoroti pentingnya pencegahan TPPO, terutama di wilayah Riau yang memiliki banyak pelabuhan laut. Beliau mengungkapkan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2018 yang bertujuan untuk mencegah TPPO melalui sistem pemeriksaan keimigrasian, belum sepenuhnya optimal dalam pelaksanaannya. "Diskusi ini menjadi wadah bagi kita untuk mengevaluasi kebijakan yang ada dan mencari solusi yang lebih efektif dalam mencegah TPPO," ujar Budi Argap Situngkir yang turut didampingi Kepala Divisi Administrasi Johan Manurung dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Edison Manik 

Tingginya jumlah peserta yang mengikuti diskusi ini menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap permasalahan TPPO. Kepala Pusat Tata Kelola BSK Hukum dan HAM, Syarifuddin, berharap hasil analisis dan diskusi ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kinerja kebijakan terkait pencegahan TPPO di wilayah Riau.

"Semoga hasil analisis pada diskusi ini dapat dimanfaatkan dan diimplementasikan di wilayah sehingga memperkuat kinerja kebijakan apakah dilanjutkan, diubah atau dihapuskan," ujar Syarifuddin saat membacakan sambutan Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM Kemenkumham, Y. Ambeg Paramarta.

Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Riau, Mex Mahdy, memaparkan hasil analisis evaluasi kebijakan hukum dan HAM terkait pencegahan TPPO di wilayah Riau. Analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan yang lebih efektif.

Sementara itu, Kepala BP3MI Riau, Fanny W. Kurniawan, menyoroti peran BP3MI dalam mencegah dan memberantas TPPO yang menjadikan pekerja migran Indonesia sebagai korban. Ia menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menangani permasalahan ini.

Ketua Tim TPI Pelabuhan Laut Ditjen Imigrasi, Jerry R. Saktinegara, memberikan paparan mengenai tugas, fungsi, dan pengawasan keimigrasian serta sistem informasi profil penumpang. Paparan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pengawasan keimigrasian di pelabuhan.

Diskusi strategi kebijakan tentang TPPO di Riau menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ini. Melalui evaluasi terhadap kebijakan yang ada dan perumusan rekomendasi perbaikan, diharapkan dapat dihasilkan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi masyarakat, khususnya pekerja migran Indonesia, dari praktik-praktik penipuan dan eksploitasi.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kasus Gantung Diri di RSJ Tampan Diduga Petugas Jaga Lalai Mengontrol CCTV

PEKANBARU, SABTANEWS.COM  - Terkait meninggalnya pasien RSJ Tampan yang diduga gantung diri, pihak keluarga korban AN menduga adanya kelalain petugas sehingga pasien gantung diri, ungkap Fiil Kunto ( keluarha dekat almarhum Ahmad Nurhadi )  saat dijumpai untuk memberikan keterangan di Polresta Pekanbaru, Rabu (30/4/2025). "Dimana, berdasarkan rekaman cctv yang ditunjukan Kepolisian kepada kami adanya percobaan gantung diri adik kami tersebut sebanyak dua kali percobaan", ucap Fiil. "Berdasarkan jam di rekaman cctv, percobaan gantung diri pertama terjadi pada hari Jumat (25/4) dipukul 05.46 sore, tapi gagal bunuh dirinya, karena kain atau baju yang dipakai korban melorot. Kemudian diulang lagi mengikat dipukul 05.48 dan dipukul 05.50 barulah diilitan dilehar turun dan menggantung, kemudian dipukul 5.52 badan korban masih bergerak dan gantung diri tersebut dijendela", terang Fiil. "Dan dipukul 05.58 baru ditemukan gantung diri oleh 3 orang petugas dan dinyatakan ...

Ikut Meriahkan HBP ke-61, Sekda Rohul Hadir di Lapas Pasir Pangarayan

PASIR PANGARAYAN, SABTANEWS.COM  - Puncak Hari Bakti Pemasyarakatan (Hbp) ke 61 Tahun 2025 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Pasir Pangarayan berlangsung khidmat dan meriah pada Senin (28/4/2025). Kegiatan puncak ini dilaksanakan Tasyakuran secara serentak seluruh jajaran Pemasyarakatan Indonesia via zoom meeting. Hadir langsung di Lapas Pasir Pangarayan Bupati Rokan Hulu Anton,S.T.M.M yang diwakilkan Sekretaris Daerah M. Zaki,Ketua Dprd Rokan Hulu Hj Sumiartini, Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian,dan Kepala Kementerian Agama Rohul. Dalam sambutan nya via virtual Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan Enam puluh satu tahun Pemasyarakatan, bukan sekadar hitungan waktu. Ini juga setara dengan ribuan kisah pengabdian, ribuan pekik perjuangan dan tentunya kesediaan tanpa pamrih dari para petugas yang bekerja dalam sunyi, menjaga api pembinaan tetap menyala di tengah ge...

Kejati Riau Geledah Kantor Disdikbud Rohil, Usut Dugaan Korupsi DAK Rp40 Miliar

Serangkaian kegiatan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) di Bagansiapiapi, Rabu (30/4/2025). Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan dan rehabilitasi Sekolah Dasar (SD) tahun anggaran 2023. ROKAN HILIR, SABTANEWS.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) di Bagansiapiapi, Rabu (30/4/2025). Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan dan rehabilitasi Sekolah Dasar (SD) tahun anggaran 2023. “Penggeledahan dilakukan oleh Tim Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Riau,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Zikrullah. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen penting dan satu unit laptop yang diduga digunakan untuk menyusun rekapitulasi dana proyek. Data awal m...