Homeyo Papua Aman, KOOPS HABEMA Gelar Papua Pintar di Sekolah Lapangan Pogapa

Oleh WISINDO - 6/10/2024

Homeyo, PenKoopsHabema, SABTANEWS.COM – Setelah situasi aman pasca pengungsian yang berakhir pada tanggal 18 Mei 2024 yang lalu, warga masyarakat Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, kembali beraktivitas secara normal dalam situasi keamanan yang jauh kondusif. Komando Operasi TNI (KOOPS TNI) HABEMA yang telah menempatkan Aparat Satuan Tugas Teritorial (Satgaster) Kodim Persiapan Intan Jaya di lokasi, terus berusaha membantu kesulitan masyarakat Homeyo, khususnya dalam pelayanan dasar kebutuhan masyarakat, termasuk didalamnya sarana pendidikan bagi anak-anak.

Awalnya, sebelum terjadi aksi pembakaran oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap bangunan SDN Inpres Pogapa, Distrik Homeyo, pada hari Rabu 1/5/2024, anak-anak warga Homeyo dan sekitarnya menjalankan proses belajar mengajar di bangunan sekolah tersebut. Akibat aksi pembakaran oleh OPM tersebut, kini bangunan fisik SDN Inpres Pogapa telah rata dengan tanah, dan tersisa puing-puing material bangunan. Kondisi ini tentunya menyulitkan anak-anak dan para guru untuk menjalankan proses pembelajaran kurikulum pendidikan sekolah. Guna mengatasi kesulitan tersebut, Satgaster KOOPS HABEMA telah mengajak para warga untuk bergotong royong membersihkan puing-puing bangunan sekolah, serta mendirikan Tenda TNI sebagai Sekolah Lapangan di lahan bekas bangunan SDN Inpres Pogapa yang dibakar oleh OPM.

Lebih lanjut, pada hari Senin, 10 Juni 2024, pagi hari Satgaster KOOPS HABEMA pimpinan Kolonel Arm Stefie Jantje Nuhujanan menggelar program “PAPUA PINTAR” di Sekolah Lapangan Homeyo, dengan melibatkan anak-anak warga Homeyo, yang didampingi para Orangtua, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, serta Pegawai Distrik. Program PAPUA PINTAR kali ini digelar dengan beberapa kegiatan, meliputi pembagian seragam dan buku sekolah, serta kegiatan pembelajaran dan permainan oleh para Prajurit Satgaster KOOPS HABEMA.

"Situasi aman Distrik Homeyo telah membangkitkan semangat masyarakat untuk menyongsong masa depan yang lebih baik, diantaranya aktivitas pendidikan anak-anak di Sekolah Lapangan yang diinisiasi oleh KOOPS HABEMA melalui Program PAPUA PINTAR. Hal ini merupakan salah satu perwujudan upaya KOOPS HABEMA memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat Papua guna percepatan pembangunan di wilayah Papua," ucap Komandan Satgas Media KOOPS HABEMA, Letkol Arh Yogi Nugroho, pasca dimulainya kegiatan pendidikan Sekolah Lapangan di Homeyo.

Komentar

DPRD Pekanbaru Pastikan Keadilan bagi 400 Jiwa Warga yang Terancam Kehilangan Tempat Tinggal,Sengketa Lahan di Meranti Pandak, PEKANBARU – Sengketa lahan seluas 2,1 hektare di Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, yang mengancam tempat tinggal sekitar 400 jiwa, mendapat perhatian DPRD Kota Pekanbaru. Anggota Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Pekanbaru turun langsung ke lokasi, Jumat (20/2/2026), untuk mendengar aspirasi warga yang mengaku telah bermukim sejak akhir 1960-an. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Firmansyah, serta Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Syamsul Bahri. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan adanya klaim kepemilikan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) tahun 2010 atas nama PT Kaluku Perma Wood Industries. Padahal, menurut warga, kawasan tersebut telah dihuni turun-temurun sejak 1968. Firmansyah mengatakan, pihaknya menerima laporan adanya dugaan tumpang tindih lahan. “Sore hari ini kami bersama Pak Syamsul Bahri dan masyarakat di Jalan Pesisir mendengarkan aspirasi warga terkait pengaduan adanya dugaan tumpang tindih tanah,” ujarnya. Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan warga, selama puluhan tahun tidak pernah ada pihak yang datang mengaku memiliki tanah tersebut. Namun sejak 2024 hingga 2026, muncul klaim berdasarkan HGB tahun 2010. “Nah ini yang nanti akan kami koordinasikan dengan BPN. Kami ingin mempertanyakan apa dasar penerbitan HGB tersebut,” kata Firmansyah. Menurut Firmansyah, DPRD akan meminta masyarakat menyampaikan laporan tertulis resmi ke DPRD Kota Pekanbaru agar dapat ditindaklanjuti secara kelembagaan. “Kami minta masyarakat membuat surat laporan tertulis ke DPRD. Setelah itu, kami akan berkoordinasi dengan BPN untuk mempertanyakan dasar BPN mengeluarkan HGB tersebut,” ujarnya. Ia menegaskan, pihaknya belum melihat secara lengkap alas hak atau dokumen dasar yang menjadi landasan penerbitan sertifikat. “Surat yang tadi kami lihat, kami belum melihat dasar-dasar alas hak yang menjadi dasar BPN mengeluarkan HGB itu,” katanya. Terkait dugaan kejanggalan, Firmansyah menyebut detailnya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi bersama BPN. “Detail-detailnya nanti kami buka data di komisi. Intinya, kami akan mempertanyakan apa dasar pemilik mengklaim ini tanahnya. Kalau berdasarkan HGB 2010, tentu kita akan telusuri ke belakang BPN mengeluarkan itu atas dasar apa,” ujarnya. Senada dengan Firmansyah, Syamsul Bahri menyampaikan bahwa ia secara pribadi mengetahui kawasan tersebut telah lama dihuni warga. “Seingat saya, sejak 1968 tidak ada yang mengaku punya tanah di dua persil yang sekarang terbit HGB ini,” ujarnya. Ia berharap Komisi I DPRD dapat segera memanggil BPN dan pihak yang mengklaim kepemilikan, termasuk kuasa hukum perusahaan, untuk memastikan duduk persoalan secara objektif. “Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan keadilan yang betul-betul,” katanya. Syamsul menegaskan, DPRD tidak serta-merta memihak, tetapi ingin melihat fakta hukum secara menyeluruh. “Kalau memang tanah itu hak mereka (pengklaim), tentu masyarakat harus siap menerima. Tapi kalau ternyata ada unsur yang tidak sesuai dalam proses penerbitan surat tersebut, kita berharap DPRD membantu masyarakat menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya. Ia juga meminta pemerintah kota memikirkan solusi kemanusiaan apabila sengketa ini berujung pada pengosongan lahan. “Kalau memang tanah itu milik pihak lain atau pemerintah, bagaimana nasib masyarakat yang sudah lama membangun rumah? Pemerintah harus hadir supaya masyarakat tetap bisa hidup dengan nyaman,” kata Syamsul. Sengketa ini bermula dari klaim HGB tahun 2010 yang disebut mencakup lahan sekitar 2,1 hektare di RT 01, 02, 03, 05 di RW 06 dan RW 07, Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Warga mengaku tidak pernah mengetahui adanya proses pengukuran atau pemberitahuan penerbitan sertifikat pada 2010. Sementara pihak pengklaim disebut datang pada 2024–2025 dengan membawa kuasa hukum dan rencana pemagaran. Kehadiran DPRD ke lokasi diharapkan menjadi pintu masuk penyelesaian secara kelembagaan. Firmansyah menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan proses ini transparan. “Atensi kita jelas. Kita akan mempertanyakan dasar hukum klaim tersebut dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan tanpa proses yang adil,” ujarnya. Sementara warga berharap, langkah DPRD memanggil BPN dan pihak terkait dapat membuka tabir proses penerbitan HGB 2010 yang kini dipersoalkan. Di tengah ketidakpastian, kehadiran wakil rakyat memberi secercah harapan bagi ratusan jiwa yang kini hidup dalam bayang-bayang kehilangan rumah mereka. ***

Oleh WISINDO - 2/21/2026

baca selengkapnya»

DPP SPI Desak Kapolda Sulteng, Mabes Polri, dan Dorong “Pengadilan Kejahatan Pers” atas Kasus Kekerasan Jurnalis di IMIP

Oleh WISINDO - 2/21/2026

baca selengkapnya»

www.sabtanews.com