Ratusan Mahasiswa Universitas Islam Riau mengenakan Almamater berwarna Biru menyerukan aksi damai
Sembari membentangkan spanduk-spanduk bertuliskan tuntutan, para massa aksi juga meneriakkan kritikan mereka terhadap pemerintahan dan legislator DPRD Riau.
Poin pertama, meminta DPRD Provinsi Riau untuk dapat melakukan pengawasan masif terhadap berjalannya pemerintahan Provinsi Riau.
Kedua, meminta dan menuntut DPRD Provinsi Riau mengawasi dan menyidik BPN dan DLH Provinsi Riau terkait mafia lahan ilegal di 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau.
Ketiga, meminta DPRD Provinsi Riau mendesak pemerintah daerah Provinsi Riau untuk melakukan pemerataan infrastruktur di 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau.
Keempat, meminta DPRD Provinsi Riau membuat aturan tentang hulayat di Provinsi Riau.
Kelima, meminta pemerintah Provinsi Riau untuk membantu proses masyarakat untuk sertifikat HGU agar tidak diganggu gugat.
Keenam, meminta pemerintah mengusut alokasi PAD perparkiran di Kota Pekanbaru.
Terakhir, meminta dan menuntut DPRD Provinsi Riau membuat Perda terkait perparkiran di 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau agar tidak memberatkan masyarakat dan pelaku usaha.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau Andi Darma Taufik berjanji akan menyampaikan tuntutan mahasiswa itu kepada pimpinan. Dengan begitu, poin-poin yang disampaikan mahasiswa ialah
“Insyaallah kita akan sampaikan dengan pimpinan terkait tuntutan-tuntutan dari mahasiswa sebagai agen of change, karena kita sangat butuh pasukan seperti ini, sehingga kita bisa membangun Riau ke depan,” katanya.
Ia juga mengucapkan permohonan maaf dari pimpinan yang tidak dapat membersamai dalam kegiatan aksi demo, lantaran sedang melakukan persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).**
#Gubernur Mahasiswa Fakultas Hukum UIR
#FermanaRezaAssidiq
