Editorial Oleh : Redaksi SabtaNews. com Ketika Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Reguler dihentikan total dengan alasan keterbatasan anggaran, sesungguhnya yang runtuh bukan sekadar satu pos belanja. Yang ambruk adalah klaim kepemimpinan daerah atas kemampuan mengelola kepercayaan publik dan masa depan generasi. Tidak ada krisis anggaran yang berdiri sendiri. Defisit bukan musibah alam. Ia lahir dari serangkaian keputusan politik, salah kelola prioritas, dan ketidakmampuan membaca arah ekonomi daerah. Maka ketika pendidikan layanan paling mendasar yang pertama kali dikorbankan, publik berhak menyimpulkan: kepemimpinan telah gagal menjalankan fungsi dasarnya. *Lebih mengkhawatirkan, kegagalan itu kini sedang dinormalisasi* Alih-alih koreksi menyeluruh, yang ditawarkan justru solusi darurat yang menyesatkan: menghidupkan kembali sumbangan komite sekolah. Subsidi silang dijadikan tameng moral. “Tidak mengikat” dijadikan jargon administratif. Padahal semua orang tahu, di ruan...
Sejumlah Pejabat di Kejaksaan Tinggi Riau ikut diganti, seperti Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau Imran Yusuf, S.H., M.H. mendapat promosi jabatan baru sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi sebagai pengganti, Zulfikar Nasution, S.H., M.H. ditugaskan dari jabatan sebelumnya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun.
Meilinda, S.H., M.H. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) pada Kejaksaan Tinggi Riau di mutasi menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor, sebagai gantinya Furkon Syah Lubis, S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu di Rantau Prapat menjadi Asdatun pada Kejaksaan Tinggi Riau
Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Asep Sontani Sunarya, S.H., C.N. diganti dengan Marcos Marudut Mangapul Simaremare, S.H., M.Hum. yang sebelumnya menjabat Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Riau, Asep Sontani sendiri mendapat jabatan barunya sebagai Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. (Red)
Komentar
Posting Komentar