Rapat Pendalaman Materi Muatan Lokal,Bupati Berharap Tetap Jaga Dan Lestarikan Kearifaan Lokal

Oleh WISINDO - 9/10/2023

KUANTAN SINGINGI – SABTANEWS.COM,Rapat Pembahasan dan Pendalaman Materi Muatan lokal (mulok) merupakan program pendidikan dalam bentuk mata pelajaran yang materi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya, adat serta kebutuhan daerah yang wajib dipelajari oleh peserta didik di masing-masing daerah, Rapat di laksanakan di ruang Multimedia Kantor Bupati Kuantan Singingi, Kamis, 7 September 2023.

Bupati Kuantan Singingi, Drs. H. Suhardiman Amby, Ak, MM dalam arahannya menyampaikan untuk tetap menjaga kearifan lokal agar jangan punah, perlu terus di lestarikan dan dikembangkan melalui pembelajaran muatan lokal(Mulok) di sekolah sekolah mulai tingkat PAUD/SD/ SMP dan SMA .

” Siswa Siswa dari tingkat PAUD hingga tingkat atas harus di beri pembelajaran muatan lokal, biar paham dg budaya lingkungan sosial dimana mereka berada” Jelas Bupati yg bergelar Datuk Panglimo Dalam.

Rapat Pendalaman muatan lokal membahas bagaimana pembelajaran muatan lokal bisa di laksanakan di sekolah sekolah dg terlebih dahulu membentuk Tim Penyusun Kurikulum buku muatan lokal Kabupaten Kuantan Singing yg saat ini sedang berlangsung pembentukan timnya.

Berdasarkan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013. Definisi muatan lokal tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2, yang berbunyi

“Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK, yang isinya berupa muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal”.

Selanjutnya juga terdapat dalam Pasal 2 (1), yaitu muatan lokal merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran, tentang potensi dan keunikan lokal, yang bertujuan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat mereka tinggal.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kuansing Doni Aprialdi mengatakan” sesuai arahan Bupati agar buku muatan lokal Bab demi Bab berisi materi Adat, Budaya, prilaku dan karakter untuk dibaca oleh anak peserta didik sehingga ada kiat ilmu baru yg mereka pelajari dan mereka baca .

” Pak Bupati berharap agar Bab demi Bab Buku muatan lokal terkandung materi adat, budaya, karakter prilaku sehingga peserta didik kita ada kiat ilmu baru yg mereka baca ” Jelas Doni.

Acara Rapat Pendalaman Materi Muatan Lokal (Mulok) di buka Bupati Kuantan Singingi, di hadiri Kadis Dispora Kab Kuantan Singingi Doni Aprialdi, Datuk Panglimo Rajo Ir.Emil Arda Kepala Sekolah Pintar Femilus, Kepala SMPN1 Teluk Kuantan Syafriadi, Pengawas Sekolah, Komite Sekolah berserta guru2 di Kabupaten Kuantan Singingi.

Komentar

DPRD Pekanbaru Pastikan Keadilan bagi 400 Jiwa Warga yang Terancam Kehilangan Tempat Tinggal,Sengketa Lahan di Meranti Pandak, PEKANBARU – Sengketa lahan seluas 2,1 hektare di Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, yang mengancam tempat tinggal sekitar 400 jiwa, mendapat perhatian DPRD Kota Pekanbaru. Anggota Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Pekanbaru turun langsung ke lokasi, Jumat (20/2/2026), untuk mendengar aspirasi warga yang mengaku telah bermukim sejak akhir 1960-an. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Firmansyah, serta Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Syamsul Bahri. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan adanya klaim kepemilikan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) tahun 2010 atas nama PT Kaluku Perma Wood Industries. Padahal, menurut warga, kawasan tersebut telah dihuni turun-temurun sejak 1968. Firmansyah mengatakan, pihaknya menerima laporan adanya dugaan tumpang tindih lahan. “Sore hari ini kami bersama Pak Syamsul Bahri dan masyarakat di Jalan Pesisir mendengarkan aspirasi warga terkait pengaduan adanya dugaan tumpang tindih tanah,” ujarnya. Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan warga, selama puluhan tahun tidak pernah ada pihak yang datang mengaku memiliki tanah tersebut. Namun sejak 2024 hingga 2026, muncul klaim berdasarkan HGB tahun 2010. “Nah ini yang nanti akan kami koordinasikan dengan BPN. Kami ingin mempertanyakan apa dasar penerbitan HGB tersebut,” kata Firmansyah. Menurut Firmansyah, DPRD akan meminta masyarakat menyampaikan laporan tertulis resmi ke DPRD Kota Pekanbaru agar dapat ditindaklanjuti secara kelembagaan. “Kami minta masyarakat membuat surat laporan tertulis ke DPRD. Setelah itu, kami akan berkoordinasi dengan BPN untuk mempertanyakan dasar BPN mengeluarkan HGB tersebut,” ujarnya. Ia menegaskan, pihaknya belum melihat secara lengkap alas hak atau dokumen dasar yang menjadi landasan penerbitan sertifikat. “Surat yang tadi kami lihat, kami belum melihat dasar-dasar alas hak yang menjadi dasar BPN mengeluarkan HGB itu,” katanya. Terkait dugaan kejanggalan, Firmansyah menyebut detailnya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi bersama BPN. “Detail-detailnya nanti kami buka data di komisi. Intinya, kami akan mempertanyakan apa dasar pemilik mengklaim ini tanahnya. Kalau berdasarkan HGB 2010, tentu kita akan telusuri ke belakang BPN mengeluarkan itu atas dasar apa,” ujarnya. Senada dengan Firmansyah, Syamsul Bahri menyampaikan bahwa ia secara pribadi mengetahui kawasan tersebut telah lama dihuni warga. “Seingat saya, sejak 1968 tidak ada yang mengaku punya tanah di dua persil yang sekarang terbit HGB ini,” ujarnya. Ia berharap Komisi I DPRD dapat segera memanggil BPN dan pihak yang mengklaim kepemilikan, termasuk kuasa hukum perusahaan, untuk memastikan duduk persoalan secara objektif. “Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan keadilan yang betul-betul,” katanya. Syamsul menegaskan, DPRD tidak serta-merta memihak, tetapi ingin melihat fakta hukum secara menyeluruh. “Kalau memang tanah itu hak mereka (pengklaim), tentu masyarakat harus siap menerima. Tapi kalau ternyata ada unsur yang tidak sesuai dalam proses penerbitan surat tersebut, kita berharap DPRD membantu masyarakat menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya. Ia juga meminta pemerintah kota memikirkan solusi kemanusiaan apabila sengketa ini berujung pada pengosongan lahan. “Kalau memang tanah itu milik pihak lain atau pemerintah, bagaimana nasib masyarakat yang sudah lama membangun rumah? Pemerintah harus hadir supaya masyarakat tetap bisa hidup dengan nyaman,” kata Syamsul. Sengketa ini bermula dari klaim HGB tahun 2010 yang disebut mencakup lahan sekitar 2,1 hektare di RT 01, 02, 03, 05 di RW 06 dan RW 07, Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Warga mengaku tidak pernah mengetahui adanya proses pengukuran atau pemberitahuan penerbitan sertifikat pada 2010. Sementara pihak pengklaim disebut datang pada 2024–2025 dengan membawa kuasa hukum dan rencana pemagaran. Kehadiran DPRD ke lokasi diharapkan menjadi pintu masuk penyelesaian secara kelembagaan. Firmansyah menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan proses ini transparan. “Atensi kita jelas. Kita akan mempertanyakan dasar hukum klaim tersebut dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan tanpa proses yang adil,” ujarnya. Sementara warga berharap, langkah DPRD memanggil BPN dan pihak terkait dapat membuka tabir proses penerbitan HGB 2010 yang kini dipersoalkan. Di tengah ketidakpastian, kehadiran wakil rakyat memberi secercah harapan bagi ratusan jiwa yang kini hidup dalam bayang-bayang kehilangan rumah mereka. ***

Oleh WISINDO - 2/21/2026

baca selengkapnya»

DPP SPI Desak Kapolda Sulteng, Mabes Polri, dan Dorong “Pengadilan Kejahatan Pers” atas Kasus Kekerasan Jurnalis di IMIP

Oleh WISINDO - 2/21/2026

baca selengkapnya»

Ketum Majelis Kerapatan Adat LAMR Datuk Seri H. R. Marjohan Yusuf Sambut Hangat Kunjungan Danrem 031/WB Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu, S.Sos.,M.Si.,M.Han

Oleh WISINDO - 2/24/2026

baca selengkapnya»

www.sabtanews.com