Jalan di 3 Desa Kecamatan Kampak Trenggalek diperbaiki oleh PT SMN dan Warga Secara Bergotongroyong

Oleh Admin1 - 9/11/2023

Trenggalek, Sabtanews.com, Perusahaan pertambangan yang beroperasi di Trenggalek, Jawa Timur, Sumber Mineral Nusantara (SMN) bersama masyarakat Trenggalek bergotong royong memperbaiki,infrastruktur jalan di 3 Desa, yakni di Sumberbening Kecamatan Dongko dan Ngadimulyo serta Karangrejo di Kecamatan Kampak. Peningkatan kualitas infrastruktur masyarakat tersebut dilakukan secara gotong royong dan bertahap selama tahun 2023 ini. Sabtu (09/09/23)

Hingga saat ini, lebih dari 500 meter jalan desa yang pada umumnya digunakan oleh masyarakat untuk berkebun selesai diperbaiki. Perbaikan infrastruktur jalan sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan aktivitas ekonomi dan sosial keagamaannya. Masyarakat lebih mudah dan cepat untuk berkebun serta dalam membawa hasil kebunnya.

External Affairs SMN Handi Andrian mengungkapkan, ide gotong royong ini sendiri berawal dari masyarakat, Keinginan untuk meningkatkan produktivitas serta memudahkan aktivitas masyarakat tersebut disambut baik oleh perusahaan. Perusahaan kemudian bersama masyarakat saling bahu membahu dalam penyediaan material dan juga tenaga. Semua dilakukan secara gotong royong.

“Hal yang luar biasa dan harus terus dijaga adalah kebersamaan dan gotong royongnya. Sebab jika itu dapat terawat dengan baik, semua permasalahan masyarakat dapat ditangani secara bersama-sama. Ini bukti nyata hasil dari kebersamaan dan gotong royong. Jalan tani dan jalan desa yang sudah ada sejak dulu, baru ditingkatkan dari tanah menjadi beton atas kebersamaan tadi,” Terangnya

Handi meyakini, dengan terperbaikinya infrastruktur jalan yang ada di desa, tidak hanya sekadar meningkatkan produktivitas masyarakat.

Lebih dari itu, keamanan dan keselamatan dalam berkendara ke kebun pun menjadi lebih baik. Risiko kecelakaan dapat ditekan. Dan yang pasti, masyarakat,khususnya anak-anak, dapat dengan mudah dan lancar ke sekolah ataupun tempat pengajian. Banyak sekali manfaat dari meningkatnya kualitas jalan di desa.

“Ini luar biasa. Masyarakat dan perusahaan saling bahu membahu membangun daerahnya, khususnya di wilayah operasional perusahaan. Keberadaan perusahaan haruslah berdampak positif bagi masyarakat sekitarnya, dan juga bagi daerah secara umum. Perusahaan pun terus bertekad, menjadikan dirinya katalis dari kemajuan yang positif di manapun ia beroperasi. Sebagai bagian dari masyarakat Trenggalek, SMN akan terus mendukung Pemerintah dan masyarakat dalam upaya bersama-sama memajukan daerahnya,” ungkapnya

Seperti diketahui, SMN merupakan perusahaan pertambangan yang telah memiliki izin produksi di wilayah Trenggalek.

Perusahaan ini juga selalu tertib dalam melaksanakan kewajibannya kepada negara seperti pemenuhan jaminan reklamasi, jaminan pasca tambang, dan juga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya yang nilainya mencapai miliyaran rupiah per tahunnya.

Seluruh pencapaian ini tak lepas dari dukungan masyarakat dan Pemerintah, baik daerah maupun pusat.

(#RomoKefas)

Komentar

DPRD Pekanbaru Pastikan Keadilan bagi 400 Jiwa Warga yang Terancam Kehilangan Tempat Tinggal,Sengketa Lahan di Meranti Pandak, PEKANBARU – Sengketa lahan seluas 2,1 hektare di Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, yang mengancam tempat tinggal sekitar 400 jiwa, mendapat perhatian DPRD Kota Pekanbaru. Anggota Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Pekanbaru turun langsung ke lokasi, Jumat (20/2/2026), untuk mendengar aspirasi warga yang mengaku telah bermukim sejak akhir 1960-an. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Firmansyah, serta Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Syamsul Bahri. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan adanya klaim kepemilikan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) tahun 2010 atas nama PT Kaluku Perma Wood Industries. Padahal, menurut warga, kawasan tersebut telah dihuni turun-temurun sejak 1968. Firmansyah mengatakan, pihaknya menerima laporan adanya dugaan tumpang tindih lahan. “Sore hari ini kami bersama Pak Syamsul Bahri dan masyarakat di Jalan Pesisir mendengarkan aspirasi warga terkait pengaduan adanya dugaan tumpang tindih tanah,” ujarnya. Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan warga, selama puluhan tahun tidak pernah ada pihak yang datang mengaku memiliki tanah tersebut. Namun sejak 2024 hingga 2026, muncul klaim berdasarkan HGB tahun 2010. “Nah ini yang nanti akan kami koordinasikan dengan BPN. Kami ingin mempertanyakan apa dasar penerbitan HGB tersebut,” kata Firmansyah. Menurut Firmansyah, DPRD akan meminta masyarakat menyampaikan laporan tertulis resmi ke DPRD Kota Pekanbaru agar dapat ditindaklanjuti secara kelembagaan. “Kami minta masyarakat membuat surat laporan tertulis ke DPRD. Setelah itu, kami akan berkoordinasi dengan BPN untuk mempertanyakan dasar BPN mengeluarkan HGB tersebut,” ujarnya. Ia menegaskan, pihaknya belum melihat secara lengkap alas hak atau dokumen dasar yang menjadi landasan penerbitan sertifikat. “Surat yang tadi kami lihat, kami belum melihat dasar-dasar alas hak yang menjadi dasar BPN mengeluarkan HGB itu,” katanya. Terkait dugaan kejanggalan, Firmansyah menyebut detailnya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi bersama BPN. “Detail-detailnya nanti kami buka data di komisi. Intinya, kami akan mempertanyakan apa dasar pemilik mengklaim ini tanahnya. Kalau berdasarkan HGB 2010, tentu kita akan telusuri ke belakang BPN mengeluarkan itu atas dasar apa,” ujarnya. Senada dengan Firmansyah, Syamsul Bahri menyampaikan bahwa ia secara pribadi mengetahui kawasan tersebut telah lama dihuni warga. “Seingat saya, sejak 1968 tidak ada yang mengaku punya tanah di dua persil yang sekarang terbit HGB ini,” ujarnya. Ia berharap Komisi I DPRD dapat segera memanggil BPN dan pihak yang mengklaim kepemilikan, termasuk kuasa hukum perusahaan, untuk memastikan duduk persoalan secara objektif. “Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan keadilan yang betul-betul,” katanya. Syamsul menegaskan, DPRD tidak serta-merta memihak, tetapi ingin melihat fakta hukum secara menyeluruh. “Kalau memang tanah itu hak mereka (pengklaim), tentu masyarakat harus siap menerima. Tapi kalau ternyata ada unsur yang tidak sesuai dalam proses penerbitan surat tersebut, kita berharap DPRD membantu masyarakat menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya. Ia juga meminta pemerintah kota memikirkan solusi kemanusiaan apabila sengketa ini berujung pada pengosongan lahan. “Kalau memang tanah itu milik pihak lain atau pemerintah, bagaimana nasib masyarakat yang sudah lama membangun rumah? Pemerintah harus hadir supaya masyarakat tetap bisa hidup dengan nyaman,” kata Syamsul. Sengketa ini bermula dari klaim HGB tahun 2010 yang disebut mencakup lahan sekitar 2,1 hektare di RT 01, 02, 03, 05 di RW 06 dan RW 07, Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Warga mengaku tidak pernah mengetahui adanya proses pengukuran atau pemberitahuan penerbitan sertifikat pada 2010. Sementara pihak pengklaim disebut datang pada 2024–2025 dengan membawa kuasa hukum dan rencana pemagaran. Kehadiran DPRD ke lokasi diharapkan menjadi pintu masuk penyelesaian secara kelembagaan. Firmansyah menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan proses ini transparan. “Atensi kita jelas. Kita akan mempertanyakan dasar hukum klaim tersebut dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan tanpa proses yang adil,” ujarnya. Sementara warga berharap, langkah DPRD memanggil BPN dan pihak terkait dapat membuka tabir proses penerbitan HGB 2010 yang kini dipersoalkan. Di tengah ketidakpastian, kehadiran wakil rakyat memberi secercah harapan bagi ratusan jiwa yang kini hidup dalam bayang-bayang kehilangan rumah mereka. ***

Oleh WISINDO - 2/21/2026

baca selengkapnya»

DPP SPI Desak Kapolda Sulteng, Mabes Polri, dan Dorong “Pengadilan Kejahatan Pers” atas Kasus Kekerasan Jurnalis di IMIP

Oleh WISINDO - 2/21/2026

baca selengkapnya»

Ketum Majelis Kerapatan Adat LAMR Datuk Seri H. R. Marjohan Yusuf Sambut Hangat Kunjungan Danrem 031/WB Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu, S.Sos.,M.Si.,M.Han

Oleh WISINDO - 2/24/2026

baca selengkapnya»

www.sabtanews.com