Staf Khusus Menteri HAM RI Thomas Harming Suwarta mengajak seluruh wartawan di Indonesia untuk terlibat aktif dalam agenda besar Pembangunan HAM di Indonesia. Menurut Thomas, jurnalis tidak hanya menjadi pilar demokrasi tetapi juga menjadi pilar Hak Asasi Manusia. Hal tersebut disampaikan Thomas dalam seminar nasional bertajuk “Jurnalis dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” dalam rangka Rapat Kerja Nasional Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (Pewarna) di Aula Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Kamis (13/11). “Bangun peradaban HAM itu adalah tugas kita semua masyarakat Indonesia, lebih-lebih lagi wartawan karena mereka memiliki kekuatan luar biasa melalui tulisan atau reportase berita yang bisa memberi kesadaran pada masyarakat dan juga pemerintah tentunya. Bayangkan kalau media atau wartawan memiliki perspektif tentang Hak Asasi Manusia maka dengan sendirinya mereka memberi porsi besar pada isu-isu HAM dan pasti berdampak pada masyarakat,” ujar Thomas. Dikat...
Gubri Wahid menekankan bahwa Riau tidak bisa lagi terus bergantung pada sektor minyak dan gas bumi (Migas) sebagai tulang punggung perekonomian. Ia mengungkapkan saat ini produksi migas di Riau terus mengalami penurunan seiring dengan melemahnya produktivitas dari sumur-sumur minyak yang sudah tua.
“Sebelumnya kita mengandalkan migas sebagai sektor penopang pembangunan kita. Tapi kita sudah tidak bisa lagi, karena produksi migas kita rata-rata 200 ribu barel saja per hari, karena terjadi decline dan sumur-sumurnya sudah tua,” kata Wahid.
Kondisi ini membuat Riau harus melakukan langkah strategis dengan melakukan diversifikasi ekonomi yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan kondisi pasar global.
“Kalau kita hanya mengandalkan sektor migas sebagai penopang ekonomi dan pertumbuhan kita, maka tidak bisa berarti pembangunan kita. Karena dari dana bagi hasil migas di Provinsi Riau, lebih kurang hanya Rp350 miliar saja. Jadi jika hanya mengandalkan ini sulit untuk membangun,” ujarnya.
Dua sektor yang kini menjadi prioritas utama adalah perkebunan dan industri pulp and paper. Gubri Wahid menyebutkan bahwa kedua sektor ini memiliki prospek yang sangat baik dalam perekonomian Riau, terutama jika dikelola dengan strategi yang tepat.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 luas areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau tercatat seluas 2,5 juta hektare. Dari total tersebut, luas areal perkebunan rakyat (petani swadaya) mencapai 415 ribu hektare. Kemudian untuk perkebunan besar atau milik perusahaan menguasai lahan seluas 2,1 juta hektare. Sementara untuk ekspor kertas dan karton Provinsi Riau pada bulan April 2024 lalu tembus diangka USD 659 juta.
Untuk itu, salah satu cara yang akan diterapkan Pemprov Riau adalah hilirisasi. Wahid menjelaskan bahwa hilirisasi produk dari sektor perkebunan dan pulp and paper dapat menciptakan multiplier effect, yakni dampak ekonomi yang lebih luas dengan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan nilai tambah produk, dan mendorong investasi yang lebih besar di sektor terkait.
“Sektor andalan Riau itu ada tiga yaitu migas, perkebunan, dan pulp and paper. Ini yang harus kita fokuskan untuk dikelola dengan melakukan hilirisasi, sehingga bisa menghasilkan multiplier effect terhadap sektor-sektor yang lain,” jelas Wahid.
Dengan mendorong pengolahan produk-produk perkebunan seperti kelapa sawit menjadi barang jadi, serta mengembangkan industri pulp and paper yang tidak hanya memproduksi bahan baku tetapi juga produk olahan bernilai tinggi, Pemprov Riau berharap dapat menciptakan efek berkelanjutan yang membawa dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan.
(Mediacenter Riau/wjh)
Komentar
Posting Komentar